Revisi Regulasi
Pengajar STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menegaskan pemerintahan ke depan perlu mengevaluasi PSN. Tapi penting untuk dijabarkan langkah dan proyek apa saja yang akan dievaluasi. Jika evaluasi itu menyasar perubahan regulasi, apakah para kandidat terutama pasangan calon nomor 1 dan 3 bersedia mengubah UU Cipta Kerja karena beleid itu mengatur juga soal PSN.
“Apakah ada keberanian untuk bernegosiasi dengan investor dan argumen apa saja yang akan ditawarkan untuk mengubah beleid itu?,” ujarnya.
Fadhil Hasan mencatat sampai saat ini belum ada investasi yang konkret masuk Ibu Kota Nusantara (IKN). Tapi jika investor sudah menandatangani kontrak dengan pemerintah dalam rangka membangun IKN, maka Anies-Muhaimin ketika terpilih tidak akan mengubah itu karena sebagai bentuk kepastian hukum.
Dia menjelaskan ketika Anies menangani persoalan reklamasi di Jakarta, untuk kerjasama yang sudah terjalin dengan pemerintah, hal itu dihormati. Tapi untuk proyek reklamasi yang belum ada kekuatan legal yang mengikat dengan pemerintah, Anies tidak melanjutkannya. Alhasil, tidak ada keributan soal proyek reklamasi teluk Jakarta selama Anies menjabat sebagai Gubernur Jakarta .
Soal perubahan regulasi, hal itu harus dilakukan untuk kepentingan yang lebih luas. Ketika dalam proses revisi UU terkait ada negosiasi dengan partai politik di DPR, hal itu tidak dapat dihindari. “Tapi konteksnya kita memastikan bahwa regulasi atau perubahannya merupakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap regulasi yang ada sekarang. UU IKN kan juga mengalami revisi,” urainya.
Anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid. Foto: RES
Giliran Fahri Bachmid mengatakan, Prabowo-Gibran bakal melanjutkan kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Soal adanya kebijakan yang perlu diubah, lebih dulu harus dilakukan riset secara mendalam. Harus ditelusuri dulu apa persoalannya sehingga kebijakan itu perlu diubah. Misalnya, ada PSN yang menimbulkan konflik di masyarakat, kemungkinan yang menjadi masalah pendekatannya.
“Pada intinya jika ada masalah harus diselesaikan, mungkin ini persoalan pendekatan,” bebernya.
Rainer Haryanto berpendapat perlu dipelajari lebih lanjut mengenai dampak PSN misalnya terhadap ekonomi, finansial, dan lainnya. Ketentuan yang ada membuka peluang mengevaluasi PSN. “Semua program ini ada landasannya dan harus dipelajari,” imbuhnya.