Konstitusi menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Tapi ternyata tidak mudah untuk melaksanakan mandat tersebut karena masyarakat termasuk pegiat lingkungan hidup dan HAM kerap mengadapi berbagai tantangan dalam melindungi lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Direktur ICEL, Raynaldo G Sembiring, mengatakan koalisi organisasi masyarakat sipil mencatat ada 100 kasus serangan terhadap pembela HAM di tahun 2020. Dia mengingatkan berlakunya Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
Pasal itu merupakan salah satu ketentuan yang mengatur tentang Anti-Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Raynaldo melihat definisi SLAPP semakin luas tak hanya terkait gugatan hukum untuk menghentikan ekspresi publik dan partisipasi masyarakat, tapi juga bentuk lainnya seperti intimidasi. Raynaldo mengatakan walaupun di berbagai negara di Asia memiliki regulasi terkait anti-SLAPP, tapi pelaksanaannya masih menghadapi tantangan.
“Di Indonesia kasus SLAPP yang diproses hukum sangat sedikit, dan penanganannya lambat. Bahkan ada banyak kasus yang dihentikan aparat,” kata Raynaldo dalam webinar bertema “Putting Anti-SLAPP Into Action: Optimizing an Effective Mechanism on Tackling SLAPPs in ASEAN, Senin (13/9/2021). (Baca Juga: Pentingnya Mendorong Terbitnya UU Anti SLAPP)
Peneliti Icel, Chenny Wongkar, mencatat konsep anti-SLAPP di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum bagi pegiat HAM dan lingkungan hidup. Konsep anti-SLAPP di Indonesia hanya sebatas untuk menangani gugatan. Untuk tindakan berupa kebebasan berkespresi seperti demonstrasi dan protes, tidak mendapat perlindungan anti-SLAPP. “SLAPP masih banyak terjadi di Indonesia,” ujarnya.
Chenny melihat ada banyak kasus seperti yang dialami Budi Pego. Kemudian Sawin Sukma dan Nanto dimana hakim tidak melihat mereka sebagai subyek yang perlu dilindungi Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009. Selain itu, penggunaan Pasal 66 UU PPLH, praktiknya hanya untuk kasus yang terkait lingkungan, bukan untuk proses pidana. Kesadaran SLAPP di kalangan aparat penegak hukum dan publik juga sangat rendah.
Menurut Chenny, setidaknya ada 4 hal yang perlu dilakukan untuk mendorong regulasi anti-SLAPP. Pertama, perlu aturan untuk melaksanakan Pasal 66 UU No.32 Tahun 2009 dan pasal ini harus diperluas tidak hanya untuk kasus lingkungan hidup. Kedua, aparat harus memiliki peraturan internal yang bisa menghentikan perkara SLAPP dengan cepat.
Ketiga, kolaborasi antar lembaga dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus SLAPP. Keempat, UU Partisipasi Publik sangat dibutuhkan karena pengaturan anti-SLAPP tidak cukup hanya untuk kasus lingkungan hidup, tapi juga kasus lainnya yang terkait partisipasi publik yang berimplikasi kasus hukum.
Kesadaran harus ditingkatkan
Koordinator Regional Hukum Lingkungan dan Pemerintahan Kantor Asia dan Pasifik, Program Lingkungan PBB, Georgina Llyod, mengatakan semua pihak harus mendukung penegakan hukum lingkungan dan tata kelola lingkungan yang baik. Terutama kepada seluruh cabang kekuasaan negara baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus paham prinsip anti-SLAPP.
“Kalau kita mau mengatasi akar masalah SLAPP, maka kesadaran dari pihak yang berkepentingan harus ditingkatkan,” ujarnya dalam kesempatan yang sama.
Georgina mengatakan SLAPP ditujukan untuk membatasi orang untuk melaksanakan hak kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Mengacu deklarasi HAM internasional (DUHAM) berbagai hak tersebut harus dilindungi. Tindakan SLAPP bisa menimbulkan kerugian dan pidana penjara bagi pihak-pihak yang aktif melakukan partisipasi publik.
Kasus SLAPP banyak juga terjadi di Asia, dan kebanyakan menyasar pegiat HAM dan lingkungan. Georgina mencatat sedikitnya ada 151 perkara gugatan baik perdata dan pidana yang terjadi di Asia terkait SLAPP. Kasus ini mengalami kenaikan 48 persen. Pihak yang dikenakan SLAPP biasanya diadukan dengan dalih pencemaran nama baik, dianggap mengancam keamanan publik dan kepentingan negara. SLAPP kerap dilakukan aparat, lembaga negara, dan perusahaan.
“Sebagian besar menyasar anggota masyarakat, pegiat HAM, dan lingkungan. Tujuannya membungkam dan mengurangi partisipasi publik,” tegasnya.
Georgina menyebut ada pandangan yang keliru terhadap pegiat HAM dan lingkungan dimana mereka kerap disebut sebagai pihak yang menghambat pembangunan. Padahal masyarakat, pegiat HAM dan lingkungan berperan penting membantu pemerintah dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan dan akuntabilitas.
Sejumlah negara di Asia punya mekanisme anti-SLAPP, misalnya Filipina, tertuang dalam regulasi terkait perikanan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum acara lingkungan di Filipina memberi peluang untuk menggunakan argumentasi anti-SLAPP untuk menghindari biaya peradilan yang terlalu tinggi, juga memberi kesempatan terdakwa kasus SLAPP menuntut pemulihan.
Thailand merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan RAN Bisnis dan HAM dimana di dalamnya ada aksi untuk melindungi pegiat HAM dan lingkungan dari SLAPP. “Kita harus terus meningkatkan regulasi anti-SLAPP di kawasan Asia Tenggara,” harap Georgina.
Dia mengingatkan kalangan bisnis bisa berperan aktif untuk mengedukasi anggota asosiasi mereka tentang dampak SLAPP. Bisa juga memperkuat uji tuntas HAM dan lingkungan. Serta mengakui peran pegiat HAM dan lingkungan. “Kalangan bisnis dapat bersuara untuk menentang SLAPP,” imbuhnya.