Mengingat kewajiban memberikan bantuan hukum bukan hanya kewajiban dari advokat, Otto berharap agar pemerintah memberikan dukungan. Menurutnya, selama ini ada alokasi dana yang disediakan pemerintah untuk memberikan bantuan hukum. Jumlahnya sekitar Rp 200 sampai Rp 300 ribu per kasus. "Dana itu bisa dialokasikan untuk membuat ruangan di setiap pengadilan bagi advokat yang akan memberikan bantuan hukum secara gratis.
Magang
Soal kewajiban magang bagi calon advokat, Otto mengatakan hal itu masih dalam pembahasan. Menurutnya ada dua konsep yang mengemuka tentang hal itu. Konsep pertama menganggap magang sebagai pendidikan. Karena itu, mereka yang magang justru harus membayar karena ia akan dididk.
Konsep kedua adalah magang sebagai perburuhan. Dalam hal ini, karena mereka yang magang dianggap bekerja, maka ia harus dibayar. Menurutnya, masih ada tarik menarik antara kedua konsep tersebut.
Otto sendiri memilih jalur kompromi. Ia berpendapat bahwa ketentuan ini jangan sampai membebani. Oleh sebab itu, sebaiknya mereka yang magang tidak usah membayar dan juga tidak usah dibayar. Tapi kantor advokat harus memberikan fasilitas. "Kalau saya wajibkan advokat untuk membayar, kalau ia tidak mampu bagaimana," kata Otto.
Mengenai kekhawatiran akan adanya eksploitasi dari kantor advokat terhadap calon advokat yang magang, Otto mengatakan hal itu akan menjadi tugas Komisi Pengawas advokat untuk mengawasi. Selain kekhawatiran eksploitasi, ada pula kekhawatiran bahwa kantor advokat hanya akan sekadar menjadi tukang stempel. Artinya, kantor tersebut menyatakan bahwa calon tersebut magang, padahal sebenarnya tidak. Hal ini menurutnya juga akan masuk dalam lingkup pengawasan Komisi Pengawas advokat.
Masalah lain dalam ketentuan magang adalah adanya advokat yang belum terdaftar sebagai anggota KKAI, meski mereka telah berpraktek selama bertahun-tahun sebagai advokat. Persoalannya, apakah mereka juga harus menjalani magang selama dua tahun?
Terhadap hal tersebut, ternyata belum ada kesepakatan di tubuh organisasi advokat. Ada yang menyatakan bahwa advokat yang mengalami hal tersebut harus diberi kemudahan. Mereka tidak harus magang selama dua tahun, asalkan sudah pernah praktek selama dua tahun dan ada rekomendasi dari advokat, maka mereka dapat diterima. Pendapat kedua menyatakan bahwa kelompok tersebut tetap harus menjalani magang selama dua tahun.