Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyatakan Presiden Joko Widodo perlu mempertimbangkan untuk memberi grasi kepada terpidana kasus ‘’Bom Bali’ Ali Imron. Ahmad Basarah menilai, Ali Imron yang saat ini sering diundang berbagai forum diskusi maupun sebinar sebagai narasumber, menceritakan penyesalannya atas perbuatan yang pernah dilakukan, serta mengajak para mantan muridnya untuk kembali ke jalan yang benar bisa menjadi role model kampanye deradikalisasi yang efektif di tengah maraknya propaganda radikalisme dan terorisme.
‘’Mendengar penyesalan dan semua penjelasan Ali Imran dalam setiap ceramahnya bahwa pemahaman jihad yang pernah dia pilih tidak sesuai dengan ajaran Islam, saya yakin hal tersebut bisa menjadi referensi bagi para teroris atau calon teroris untuk kembali ke jalan Islam yang rahmatan lil alamin,’’ jelas Ahmad Basarah, dalam Webinar ‘Menangkal Kejahatan Terorisme Kontemporer di Indonesia’, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Sabtu (17/4/2021).
Tampil sebagai narasumber lain, yakni Kasatgas Densus 88 Mabes Polri Imam Subandi; Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini; Ketua Program Doktor FK UKI Prof. John Pieris; terpidana 12 tahun pelaku ‘Bom Buku’ Jakarta Hendi Suhartono; dan Ali Imron yang divonis seumur hidup atas kasus ‘Bom Bali’ 2002.
Mencermati kesungguhannya bertobat sebagai teroris dan efektivitas pelibatan Ali Imron dalam kampanye deradikalisasi dan antiterorisme tersebut, Ahmad Basarah kemudian berjanji akan menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan memberikan grasi kepada Ali Imron, agar dia lebih semangat dan leluasa membantu banyak pihak untuk mengampanyekan deradikalisasi dan antiterorisme. "Insya Allah akan saya sampaikan usulan agar Ali Imron mendapatkan grasi Presiden. Saya akan jadikan Ali Imron sebagai salah satu narasumber dalam program Sosialisasi 4 Pilar MPR RI,” ujar Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua Laziz PBNU ini.
Sementara itu dalam ceramahnya, Ali Imron mengajak semua teman-teman yang masih radikalis, atau yang setengah radikalis dan menganggap Pancasila adalah thogut untuk kembali ke jalan yang benar. Saat ditanya oleh peserta webinar apakah semua pengakuan dan pertobatan Ali Imron itu dilakukan atas dasar paksaan, doktrin, atau tekanan pihak-pihak tertentu, misalnya Badan Intelijen Negara (BIN) atau polisi, Ali Imron pun dengan tegas membantahnya.
“Tindakan kita salah. Jihad yang diserukan Islam itu kita pahami secara salah, hanya sebatas isi kepala kita yang kecil ini. Tak ada tekanan buat saya. Ini saya nyatakan sesungguhnya: tindakan saya dan kawan-kawan teroris itu ngawur. Islam tidak mengajarkan apa yang kami tebarkan dan kerjakan,’’ tegas Ali Imron.
Menurut Ahmad Basarah, retorika Ali Imron yang mengajak semua kaum radikal untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi sangat penting disampaikan kepada publik secara terus-menerus, agar semua penyesalan dan ajakannya untuk mencintai Indonesia dan ideologi Pancasila didengar oleh sebanyak mungkin bangsa Indonesia.