Gangguan pertumbuhan balita atau stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pemerintah. Melansir data survey status gizi 2019 prevalensi stunting pada anak usia 0-59 bulan di Indonesia mencapai 27,7 persen atau 9,2 juta anak. Data BPS tahun 2020 menunjukkan tinggi badan anak usia 0-59 bulan di Indonesia masih di bawah rata-rata tinggi badan anak di negara Asia Tenggara. Sebagai upaya menangani masalah stunting Apindo dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjalin nota kesepahamanan yang diteken pada Rabu (22/02/2023).
Wakil Ketua umum Apindo, Shinta W Kamdani, mengatakan ada korelasi antara stunting dan investasi. Khususnya investasi sektor kesehatan dan gizi. Stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang berdampak pada produktivitas dan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Investasi di sektor kesehatan dan gizi, seperti pemberian makanan bergizi dan penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan, dapat membantu mencegah dan mengurangi angka stunting,” ujarnya.
Baca juga:
- 2 Usul Apindo untuk Peraturan Pelaksana Perppu Cipta Kerja Soal Outsourcing
- Anggaran Penurunan Stunting Rp34,1 Triliun, Titik Rawan Korupsi
Selain itu, investasi di sektor kesehatan dan gizi dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Anak-anak yang terhindar dari stunting cenderung lebih sehat, memiliki kemampuan belajar lebih baik, dan lebih produktif di masa depan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Shinta mendorong dunia usaha untuk mendukung kebijakan pemerintah menangani stunting. Dia menyebut sedikitnya 4 upaya yang bisa dilakukan dunia usaha untuk menurunkan stunting. Pertama, memberikan dukungan tekns seperti pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi para petani atau produsen makanan untuk meningkatkan kualitas makanan yang diproduksi. Serta memastikan ketersediaan pangan yang bergizi.
Kedua, membangun fasilitas kesehatan. Shinta berpendapat, pengusaha bisa membantu pembangunan dan menyediakan fasilitas kesehatan dan gizi di sekitar perusahaan atau di wilayah terpencil. Penyediaan fasilitas itu diharapkan dapat dijangkau dengan mudah masyarakat yang membutuhkan.