Dalam kasus Nuril, ada beberapa hal penting yang tidak diperhatikan oleh polisi, jaksa dan bahkan hakim. Pertama, dalam suatu tindak pidana, unsur mens rea harus ada. Harus ada niat jahat, atau suasana batin untuk melakukan tindak pidana. Dan kemudian juga harus jelas apa motif dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu. Kita bisa dengan mudah membayangkan bahwa niat jahat, suasana batin untuk melanggar atau motif tersebut tidak muncul dari Nuril.
Kedua, tujuan proses hukum pidana adalah mencari kebenaran materil. Dalam kasus Nuril, jelas bahwa ia adalah korban yang karena tekanan batin yang dideritanya, memberi informasi kepada seorang temannya tentang kejadian yang dialaminya. Itulah kebenaran materil yang harus menjadi dasar dari tuntutan jaksa dan keputusan hakim. Bukan bahwa suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur suatu pasal dengan sanksi pidana. Ketiga, kita bicara tentang nurani, rasa keadilan, dan sikap berani untuk tidak selalu berada di jalur legalistik dari para penegak hukum kita.
Kalau semua itu dipahami, dicerna dan dilakukan secara bijak oleh polisi, jaksa atau hakim, kita tidak perlu meributkan sekarang ini masalah apakah Nuril harus diberi amnesti atau grasi. Media sosial tidak perlu menjadikan ini masalah yang harus membelah masyarakat.
Dunia hukum tidak harus menjadi cercaan masyarakat karena dianggap tidak mampu menerapkan hukum dalam konteks yang setepat-tepatnya. Yaitu bahwa hukum itu tidak buta. Hukum bukan huruf-huruf mati dalam kitab-kitab. Hukum itu menyelesaikan masalah yang timbul secara proporsional. Dan bahwa hukum itu bisa mengayomi mereka yang jelas-jelas menjadi korban pelanggaran hukum dan ketidakadilan, bukan sebaliknya.
Sentul, 14 Juli 2019 - ats