“Jadwal sidang yang tidak tepat waktu sesuai agenda yang ditentukan pada sidang sebelumnya sehingga berakibat, contoh soal masalah jarak,” kata Soleh.
Ngaretnya agenda sidang juga dirasakan pemantau Pengadilan Tipikor Jakarta, Siska Trisia. Sebelumnya Siska mengetahui bahwa hari beirkutnya akan ada agenda sidang kasus dengan terdakwa seorang perantara suap yang ditangani KPK, Marudut Pakpahan jam sembilan pagi. Setelah dirinya sampai ke pengadilan, ternyata sidang ditunda dan baru mulai lagi jam lima sore. Alasannya, ada majelis hakim yang tengah menangani perkara lain.
“Dari awal saya mantau, besok ditunda jam sembilan. Tapi ngga ada yang dimulai. Kasus marudut ternyata baru jam lima sore. Kemudian Maghrib istirahat dan dimulai lagi jam 19.30. Akhirnya sidang sampai jam 10 malam,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Ridwan Mansyur mengatakan, masalah di persidangan memang wajib dicari jalan keluarnya oleh seluruh stakeholder. Misalnya persoalan pemberian makanan, minuman atau sekedar camilan seperti permen kepada terdakwa atau saksi yang hadir dan menunggu sidang.
Menurut Ridwan, makanan untuk terdakwa yang ditahan di rutan bisa diberikan pihak rutan dalam hal ini kewenangan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan untuk saksi, tergantung siapa yang menghadirkan, penuntut umum ataupun dari pihak penasihat hukum. Meski begitu, pihak peradilan juga bisa turut andil. Namun, lantaran terbatasnya anggaran, persoalan ini perlu menjadi pembicaraan bersama.
“Kami ingin cari solusi minimal ada kompensasi terhadap mereka yang tunggu lama. Kami ingin minta anggaran, sudah diusulkan tapi anggaran sangat terbatas,” ujarnya.
“Apakah kamu sudah makan atau belum?”Siang itu di Pengadilan Tipikor Bandung, pertanyaan yang keluar dari mulut salah satu majelis hakim sempat mengagetkan seisi ruangan. Majelis menanyakan kepada seorang saksi di persidangan mengenai kondisinya yang terlihat kurang fit