Namun, Menko Polhukham Widodo AS menepis kekhawatiran akan penyimpangan dana bantuan lewat Pemerintah. Ia mengatakan bahwa Pemerintah sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah punya spirit dan komitmen, ujarnya.
Menurut mantan Panglima TNI itu, yang penting dilakukan adalah merumuskan langkah-langkah dan mekanisme kerja di lapangan yang menjamin penggunaan dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh transparan dan akuntabel.
Terkait dengan mekanisme yang transparan dan akuntabel, dalam pertemuan tersebut KPK mengusulkan agar semua proyek besar di Aceh ditenderkan. Kabarnya, Departemen PU sudah setuju pada gagasan ini. Sejauh mungkin hindari penunjukan langsung, tegas Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki. Cuma, ya itu tadi, Ruki pun mengaku KPK belum mengetahui berapa jumlah pasti bantuan yang masuk ke Aceh.
Kenyataan itu menguatkan sinyalemen bahwa koordinasi penanganan bencana di Aceh tidak berjalan efektif. Kalkulasi dan pencatatan jumlah bantuan pihak ketiga menjadi salah satu contoh nyata. Dalam pertemuan antar berbagai instansi terkait yang diprakarsai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa (22/3), terungkap bahwa jumlah pasti bantuan kemanusiaan untuk Aceh belum ada.
Seorang peserta pertemuan membisikkan bahwa Bappenas, selaku pelaksana teknis rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, pun belum bisa menyajikan data akurat seluruh bantuan yang masuk, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Padahal, jumlah bantuan itu diperkirakan sangat banyak. Hitungannya bukan miliar lagi, sudah triliunan, kata Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki.
Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Azwar Abubakar, yang ikut pertemuan di lantai dua gedung KPK Jalan Juanda Jakarta Pusat, itu mengamini ketidakjelasan jumlah bantuan yang masuk, baik selama masa tanggap darurat maupun masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Saya nggak tahu, ujarnya, pelan.
Penanganan bantuan diambil alih oleh Pusat. Bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pun belum ketahuan totalnya. Azwar menegaskan bahwa dirinya memang dititipi uang bantuan Rp15 miliar dari Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Rp20 miliar dari Menko Kesra Alwi Shihab. Meskipun kini menjadi orang nomor satu di pemerintahan sipil Aceh setelah Puteh dinonaktifkan, Azwar mengaku tidak mengetahui jumlah bantuan yang sudah masuk. Apalagi, diduga banyak bantuan yang datang semasa tanggap darurat tidak dibukukan.
Potensi penyimpangan itulah yang kini sedang diwanti-wanti KPK. Sehingga dalam pertemuan itu, KPK mengundang pihak-pihak terkait baik selaku pelaksana pembangunan seperti Departemen PU, Bappenas, Depdiknas maupun pihak yang akan melakukan audit terhadap bantuan, BPK dan BPKP.