Dalam sejarah Islam, penegakan hukum yang berorientasi keadilan ditunjukkan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang memberlakukan pembuktian terbalik bagi para pejabat pemerintahan yang ditengarai melakukan korupsi. Penegakan hukum yang ditunjukkan oleh Umar bin Khattab memperlihatkan betapa posisi sosial dan politik kepala pemerintahan itu sangat strategis. Sangat mudah bagi penguasa menyalahgunakan kekuasaannya guna mendapatkan keuntungan ekonomis bagi pribadi, keluarga, dan kerabatnya. Oleh karena itu, perlu ada metode khusus dalam memeriksanya. Pembuktian terbalik itu merupakan konsekuensi logis dari posisi politik penguasa sekaligus konsekuensi etis dari sikapnya yang diindikasikan telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Masih banyak lagi contoh-contoh hakim yang berkarakter profetik dalam penegakan hukum.
Dalam pandangan hukum profetik, peran dan tugas hakim bukan hanya sebagai pembaca deretan huruf dalam undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Lebih dari itu, putusannya memikul tanggung jawab menjadi suara akal sehat dan mengartikulasikan sukma keadilan dalam kompleksitas dan dinamika kehidupan masyarakat. Hakim harus mempergunakan hukum yang terbaik dalam keadaan yang paling buruk.
Akhirnya marilah kita tunggu putusan hakim MK. Apakah substansi dan esensi putusannya benar-benar sudah berkarakter profetik atau sebaliknya. Apakah putusannya mampu menerjemahkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” untuk kemaslahatan rakyat Indonesia atau sebaliknya?
*) Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Adat dan Filsafat Hukum Universitas Islam Indonesia.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dalam program Hukumonline University Solution. |