Oleh sebab itu Djonny berharap sekali Komisi X DPR membantu mempercepat revisi terhadap undang-undang itu. Pasalnya, dia melihat pihak pemerintah sepertinya kurang responsif terhadap kebutuhan perubahan undang-undang ini. "Kalau ada dorongan dari DPR, saya yakin pemerintah akan lebih cepat tanggap," harap Djonny.
Dalam kesempatan itu Djonny juga mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah baik terhadap perkembangan perfilman maupun BP2N. "Lembaga ini dibentuk oleh pemerintah, namun sampai saat ini tidak ada anggaran khusus untuk BP2N," keluhnya.
Kebijakan pemerintah
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisi B BP2N, Rudy Sanyoto. "Kami ingin undang-undang itu disempurnakan untuk kemajuan perfilman nasional," ujarnya.
Undang-undang itu, menurut Rudy mengamanatkan pemerintah ikut mendorong pertumbuhan perfilman nasional. Namun kenyataannya, kebijakan yang diambil pemerintah ternyata tidak sejalan dengan undang-undang itu.
Rudy mengambil contoh tarif bea masuk bahan baku film yang naik belakangan ini dari sekitar 5 persen menjadi 10 persen. Di lain pihak, bea masuk film impor justru diturunkan dari 30 persen menjadi 10 persen.
"Barang mentah biayanya sama dengan barang jadi, bagaimana bisa bersaing," tukas Rudy. Ia menambahkan, semua ini terjadi akibat undang-undang yang ada tidak bisa memberikan perlindungan terhadap pertumbuhan film nasional.
Meski demikian Rudy sadar bahwa proses pergantian satu undang-undang akan memakan waktu yang tidak sedikit. Dia mengusulkan agar pemerintah dan DPR mengeluarkan payung hukum sementara baik berupa Perpu atau lainnya agar BP2N bisa bertindak cepat untuk membenahi perfilman Indonesia saat ini.