Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon DokumenHukumonline StreamNew
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solution
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaIzin Usaha
Solusi lengkap pendirian dan perizinan badan usaha yang praktis dan terjangkau
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360New
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaNewHukumonline StreamData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Berita> Foto
Foto

Dewas Anggap Pimpinan KPK Tak Melanggar Etik dalam Pelaksanaan TWK

Resa Esnir
Bacaan 1 Menit
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 3.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 2.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 1.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 5.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 6.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 4.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 3.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 2.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 1.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 5.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 6.jpg
SIDANG PUTUSAN KODE ETIK DEWAS KPK 4.jpg
Seorang jurnalis merekam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang disiarkan secara virtual di Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Dewas KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) karena menilai dugaan pelanggaran tidak cukup bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik.
Seorang jurnalis merekam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang disiarkan secara virtual di Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Dewas KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) karena menilai dugaan pelanggaran tidak cukup bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik.
Seorang jurnalis merekam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean yang disiarkan secara virtual di Gedung KPK di Jakarta, Jumat (23/7/2021).
Dewas KPK memutuskan untuk menghentikan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik pimpinan dalam pelaksanaan tes wawasan kebangsaan (TWK) karena menilai dugaan pelanggaran tidak cukup bukti, sehingga tidak bisa dilanjutkan ke sidang etik.
ads premium storiesads premium stories
Anda bosan baca berita biasa?
Kami persembahkan untuk Anda produk jurnalisme hukum terbaik. Kami memberi Anda artikel premium yang komprehensif dari sisi praktis maupun akademis, dan diriset secara mendalam.
Berlangganan Sekarang
Berita Populer
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com