DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Tak Berimbang dengan Kebutuhan Daerah
Terbaru

DPD Nilai Kebijakan Pemerintah Pusat Tak Berimbang dengan Kebutuhan Daerah

Seperti kebijakan soal pangan maupun sumber daya alam.

Rofiq Hidayat
Bacaan 2 Menit

Senada, Anggota Komite II DPD Agustin Teras Narang menambahkan saat ini daerah hanya sekedar menjadi penonton tanpa memiliki peran. Meski memiliki kekayaan alam yang besar, namun banyak daerah harus dihadapkan pada berbagai permasalahan, salah satunya pangan. Semua hasil alam di daerah ditarik ke pemerintah pusat.

Mantan Gubernur Kalimantan Tengah itu melanjutkan, kondisi pangan di dalam negeri dalam kondisi yang tidak sedang baik-baik saja. Sebab ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan pangan. Begitipula ketimpangan harga pangan yang cukup jauh dengan di pusat kota. Seperti di Indonesia Timur maupun Kalimantan.

“Padahal telah masuk di masa Ramadan dan akan menghadapi Lebaran. Ini yang menjadi perhatian Komite II,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Aji Mirni Mawarni merasa khawatir atas kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur. Penyerapan SDM dalam pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur, dinilai tidak akan sebanding dengan dampak dari eksploitasi alam di provinsinya. Dia berharap agar pemerintah tidak mudah melakukan impor, tetapi harus menyerap hasil produksi padi di petani.

Dia menilai, masyarakat memiliki produksi pertanian, tapi tidak bisa dibeli Badan urusan Logistik (Bulog). Alasannya, lantaran jauh dari standar Bulog. Selain it, ada pula masalah pemerintah terkait dengan impor barang seperti beras. Sementara beras yang terdapat di gudang Bulog menjadi menumpuk.

“Harusnya beras di petani diserahkan dulu oleh pemerintah sebelum dilakukan impor,” pungkas senator asal dari Kalimantan Timur itu.

Tags:

Berita Terkait