Syahrul berharap pekan pertama Oktober 2020 Presiden Jokowi bisa melakukan kick off di lahan food estate. Setelah itu, selama 44 hari diharapkan penanaman sudah selesai untuk 30 ribu hektar.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi karena daerahnya dipercaya menjadi tempat food estate. Menurutnya, Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas setelah Papua. ”Kami tentu menyiapkan lahan untuk cadangan logistik nasional yaitu sebesar, nanti permintaan/petunjuk dari Menhan dan Presiden yang awalnya disiapkan 1 juta hektare, tapi setelah konsultasi dengan Menhan diminta menyiapkan 1,4 juta hektare,” kata Sugianto.
Berpotensi gagal
Terpisah, Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menyebut secara konsep food estate merupakan kesesatan berpikir dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Secara geografis Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi alam setiap pulau beragam, sehingga memungkinkan pengembangan pangan sesuai karakteristik wilayah.
“Keragaman pangan ini tentunya bermanfaat untuk menciptakan kestabilan struktur pemenuhan kebutuhan pangan rakyat, dibandingkan dengan hanya menggantungkan pada 1-2 jenis pangan saja,” kata Nur Hidayati ketika dikonfirmasi, Kamis (24/9/2020).
Perempuan yang disapa Yaya itu mengatakan food estate yang berskala besar dengan jenis tanaman cenderung monokultur sangat berlawanan dengan pertanian berbasis keragaman hayati. Pemusatan produksi pangan hanya di satu wilayah menciptakan kerentanan dalam sistem pemenuhan kebutuhan pangan.
Selain itu, Yaya mempertanyakan motivasi pemerintah mengulangi kesalahan food estate karena sejak era orde baru sampai sekarang terbukti proyek food estate selalu gagal. Melihat proyek serupa selalu gagal, Yaya yakin food estate yang digulirkan ini akan mengalami nasib yang sama.
Tapi sekalipun berhasil, food estate membutuhkan proses yang lama untuk berproduksi. Ketimbang mengerjakan proyek “mercusuar” yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah dan berpotensi gagal, Yaya mengusulkan pemerintah melakukan reforma agraria. Caranya, mendistribusikan lahan yang berkonflik dan tanah terlantar kepada petani tak punya tanah, masyarakat adat, dan komunitas lokal yang sejak lama meminta negara memenuhi hak rakyat atas tanah.
“Dengan demikian anggaran ratusan miliar (untuk food estate, red) tersebut bisa dialihkan untuk memfasilitasi produksi dan distribusi pangan oleh petani,” usulnya.