Komisi Yudisial (KY) telah membuka pendaftaran secara daring seleksi calon hakim agung tahun 2024 sejak Selasa (30/1/2024) hingga Kamis (22/2/2024). Lalu, Komisi Yudisial terus melakukan sosialisasi seleksi calon hakim agung (CHA) dan calon hakim ad hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA). Penyebarluasan informasi terus dilakukan guna menjaring partisipasi calon-calon potensial agar terdorong untuk mengikuti seleksi.
"KY berharap agar informasi tentang seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA lebih masif dengan melibatkan semua pihak," ujar Ketua KY Amzulian Rifai dalam acara Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung Tahun 2024 yang disiarkan melalui kanal Youtube resmi KY, Kamis (1/2/2024). Acara sosialisasi dan penjaringan ini diikuti ratusan peserta.
Baca Juga:
- Sejumlah Persyaratan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM di MA
- Pantau Sidang Perkara Pemilu dan Pilkada 2024, KY Gandeng 5 Lembaga
- Dukung Kelancaran Pemilu, KY Tanda Tangani MoU dengan KPPU
Amzulian menyebutkan pihaknya akan terus menggencarkan sosialisasi ke kantong-kantong yang potensial, termasuk secara daring. Calon-calon yang dianggap potensial diantaranya berasal dari kalangan hakim tinggi dari tiga badan peradilan; aparat penegak hukum seperti polisi atau jaksa, advokat, notaris; akademisi dari perguruan tinggi; masyarakat sipil; serta kementerian/lembaga.
"Sosialisasi dan penjaringan calon hakim agung yang hari ini dilakukan untuk menjaring dan meningkatkan jumlah peserta seleksi yang potensial. Diharapkan dapat menjaring masukan evaluasi dan saran atau rekomendasi terkait proses seleksi calon hakim agung yang telah dilaksanakan," ujar Amzulian.
Selain melakukan Sosialisasi dan Penjaringan Calon Hakim Agung secara daring, KY juga mempublikasikan melalui media massa dan media sosial. KY juga aktif menggandeng Penghubung KY, kementerian/lembaga, dan jejaring KY di seluruh Indonesia.
"Untuk mendapatkan calon berintegritas dan berkompeten, KY juga akan melakukan penelusuran rekam jejak yang komprehensif, serta rangkaian tes yang melibatkan pakar dan praktisi di bidangnya yang dilaksanakan objektif dengan memaksimalkan teknologi untuk menutup kanal-kanal conflict of interest dan menutup peluang adanya intervensi," lanjut Amzulian.