Pupus sudah harapan Adi, ahli waris Tan A Seng, untuk meminta ganti rugi atas pembebasan tanah seluas 28,87 hektar dari Otorita Batam. Tanah yang telah diolah secara turun temurun itu, tak bisa diklaim sebagai milik Tan A Seng, ayah Adi. Gugatan ganti rugi sebesar Rp8,661 miliar yang dituntut pada Otorita Batam pun kandas.
“Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan sehingga gugatan ditolak seluruhnya,” kata ketua majelis hakim Herdy Agusten saat membacakan putusan, Selasa (19/1). Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan Tan A Seng memang pihak yang menguasai tanah itu. Hanya, ia tidak memiliki hak atas tanah itu lantaran Tan A Seng tidak memiliki bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat.
Adi melayangkan gugatan terhadap Otorita Batam pada awal Juli 2009 lalu. Dalam perkara No. 259/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST itu Otorita Batam yang dulu bernama Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau Otorita Batam ini didaulat sebagai tergugat II. Sedangkan yang disasar sebagai tergugat I adalah Presiden Republik Indonesia.
Sertifikat, kata Herdy, merupakan bukti terkuat untuk membuktikan data yuridis tentang siapa pemegang hak atas tanah. Sesuai dengan bukti yang diajukan ke persidangan, Tan A Seng hanya memiliki bukti register pendaftaran tanah.
Tanah yang ditempati Tan A Seng, kata Herdy, merupakan tanah negara. Dengan begitu, pembebasan terhadap tanah itu tidak diberikan ganti rugi. “Tindakan Otorita Batam sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya,” kata Herdy. Pembebasan tanah itu sendiri dilakukan untuk kepentingan umum, yakni pembuatan DAM dan proyek kavling siap bangun.
Majelis hakim menilai Otorita Batam tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum meski tidak memberikan ganti rugi atas tanah. Selama ini, pihak Otorita Batam telah memberikan ganti rugi atas tanaman dan tumbuhan yang dikelola Tan A Seng di atas tanah seluas 28,87 hektar.