Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ sebagai upaya untuk melawan praktik politik uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Melalui kampanye ini, KPK mengajak seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari, dan melindungi diri dari godaan politik uang dalam kontes Pemilu.
Ketua KPK Firli Bahuri, mengatakan Pemilu menjadi momen demokrasi yang dimiliki oleh rakyat. Dalam Pemilu, rakyat memilih dan menentukan masa depan untuk lima tahun ke depan. Pemimpin yang terpilih menjadi representasi dari harapan rakyat terhadap perubahan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
“Saya titipkan pesan kepada partai politik untuk menjauhkan kepentingan pribadi dan kelompok demi terwujudnya tujuan negara Indonesia,” ujarnya di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jumat (14/7/2023).
Firli menjelaskan, partai politik (Parpol) memiliki peran penting dalam kontestasi politik di Indonesia. Parpol adalah wakil suara rakyat yang memilih dan menempatkan kader-kader mereka dalam jabatan publik di eksekutif maupun legislatif. Tugas para kader parpol yang terpilih membuat kebijakan dan UU yang berhubungan dengan kepentingan rakyat.
Baca juga:
Untuk menciptakan iklim Pemilu yang jujur, bersih, dan adil, KPK telah memulai program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) sejak tahun 2022. Program ini melibatkan 26 partai politik nasional dan lokal di Aceh. Tujuan dari PCB adalah memberikan pemahaman kepada partai politik agar mereka berkontestasi dengan beradu ide dan gagasan, bukan dengan memberikan uang.
“Kita menyadari bahwa demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya mengajak semua orang untuk tidak pernah menjual suara rakyat dalam Pemilu 2024,” pesan purnawirawan jenderal polisi bintang tiga itu.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, menambahkan kampanye ‘Hajar Serangan Fajar’ merupakan hasil dari kajian yang dilakukan KPK terkait potensi korupsi dalam Pemilu. Hasil kajian pada 2018 menunjukkan 95 persen responden memilih berdasarkan uang, 72,4 persen melalui media sosial, dan 69,6 persen melalui popularitas.