Rektor Universitas Udayana Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana secara resmi membuka pertemuan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS FH PTN) Wilayah Timur. Pertemuan yang bertajuk “Peningkatan Koordinasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan Pembahasan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) ini dihadiri sekitar 26 Dekan FH PTN Wilayah Timur.
Dalam kesempatan ini, pesan tertulis Rektor Universitas Udayana disampaikan oleh Wakil Rektor Universitas Udayana Bidang Perencanaan, Kerja Sama & Informasi Prof Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika. “Kegiatan Pertemuan BKS Dekan FH PTN Wilayah Timur pada tanggal 1 hingga 3 Maret 2024 bertempat di Prama Sanur Beach, Bali, dibuka secara resmi,” ujar Prof Ngakan Putu Gede Suardana dalam pesan tertulisnya yang dibacakan Prof I Putu Gede Adiatmika, Jum’at (1/3/2024) malam.
Baca Juga:
- Dua Agenda Pembahasan Raker BKS Dekan FH PTN Wilayah Timur
- Kolaborasi 22 Dekan FH PTN dan PTKIN Sebagai Energi Baru Memajukan Pendidikan Tinggi Hukum
Rektor berharap pertemuan BKS Dekan FH PTN Wilayah Timur ini nantinya mampu menghasilkan ide-ide cemerlang, dapat memberi sumbangsih keilmuan, koordinasi, dan berbagi pengalaman demi peningkatan dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pembahasan mengenai Lembaga Akreditasi Mandiri, serta bisa menjalin kerja sama antar Fakultas Hukum PTN di Wilayah Timur.
“Kegiatan ini tentu akan sangat penting bagi bapak ibu sekalian demi mendukung kinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi setiap FH PTN yang bapak ibu pimpin,” ujarnya.
Selain itu, program MBKM yang merupakan program Kementerian Pendidikan semakin hari semakin banyak peluang yang didapat mahasiswa untuk diikuti. Dengan penyelenggaraan kegiatan ini diharapkam pula terjalin kerja sama yang baik antara FH PTN Wilayah Timur dalam program MBKM, seperti kerja sama pertukaran pelajar dan magang di masing-masing institusi.
“Diharapkan peserta yang hadir dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik hingga akhir acara untuk saling bertukar pikiran dan menyampaikan ide-ide cemerlang dalam upaya peningkatkan mutu pendidikan (hukum) di Indonesia. Tentu ini juga dapat meningkatkan Indikator Kerja Utama (IKU) di masing-masing FH PTN.”