Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan pihaknya menyambut baik kebijakan pemerintah soal larangan ekspor mineral mentah berupa bijih bauksit. Larangan tersebut akan terhitung efektif mulai bulan Juni 2023.
Menurut Arsjad, kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit guna mendukung industri pengolahan dan pemurnian dalam negeri ini sudah sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2020 Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Arsjad juga mengatakan larangan ekspor nikel dan bauksit ini bukan semata-mata tanpa alasan, tapi perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah terhadap sumber daya alam (SDA) di Indonesia.
"Kalau kita hanya mengekspor bahan mentah ya kita sebetulnya dirugikan. Itu hak kita sebagai suatu bangsa untuk mempunyai nilai tambah. Jadi memang langkah ini dilakukan hasil evaluasi oleh pemerintah atas skema yang sebelumnya dan juga untuk mendorong industrialisasi dalam negeri" ujar Arsjad, Selasa (27/12).
Baca juga:
- KADIN Indonesia Jalin Sinergi dengan Hukumonline
- Dunia Usaha Siap Implementasikan UU PDP
- Kadin Bakal ‘Gugat’ Permenaker No. 18 Tahun 2022 tentang Upah Minimum
Arsjad Rasjid menegaskan bahwa kebijakan pelarangan ekspor biji akan semakin terakselerasi jika didukung oleh peta jalan hilirisasi yang jelas, bukan sekadar membangun smelter sebanyak-banyaknya tanpa punya arah dan tujuan.
Saat ini, smelter atau pabrik pengolahan dan pemurnian bijih bauksit terdapat di Sulawesi Tengah-Tenggara, Halmahera Timur-Selatan, Galang Batang Pulau Bintan, dan Kalimantan Barat.
Di sisi lain, pihaknya membeberkan potensi SDA dalam program hilirisasi industri yang digaungkan pemerintah. Arsjad melihat upaya pemerintah dalam hilirisasi industri ini mendorong peningkatan dalam pengolahan SDA lain dalam negeri.