Pemerintah berencana melakukan uji coba pembatasan penggunaan LPG 3 kg dengan alasan mengurangi ketergantungan kepada subsidi. Terdapat konsekuensi yang harus dirasakan masyarakat atas kebijakan tersebut berupa semakin tingginya pengeluaran rumah tangga untuk membeli bahan bakar.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, menyampaikan kebijakan pembatasan LPG 3 kg ini akan sangat berdampak kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan UMKM. Hal ini akan memaksa mereka yang terdampak untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait konsumsi LPG 3 kg.
Dia menjelaskan jika sebelumnya UMKM terutama sektor makanan dan minuman dapat memperoleh LPG 3 kg dengan harga subsidi, maka dengan berlakunya uji coba ini bisa jadi akan ada batasan bagi mereka. Namun, selagi mereka layak dan mengisi data dengan benar seharusnya ini bukan menjadi masalah.
Baca Juga:
- Penjelasan Pemerintah Soal Konversi Kompor LPG 3KG ke Kompor Induksi Listrik
- Mengenal Mekanisme Joint Venture dalam Perjanjian Bisnis
Hasran menekankan, hal pertama yang perlu dimatangkan adalah kriteria dari penerima program bantuan atau subsidi tersebut. Penentuan kriteria ini perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga BPS tentunya.
Dalam setiap program pemberian bantuan atau subsidi, pendataan dan verifikasi yang akurat merupakan kunci dari kesuksesan dari program tersebut. Pendataan dan verifikasi sangat menentukan sudah tepat sasaran atau belumnya program tersebut dan sejauh mana dampak pada program tersebut.
Dalam uji coba ini, data penerima subsidi akan bersumber dari P3KE (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) yang dikumpulkan oleh TNP2K. Data ini juga akan diintegrasikan ke dalam aplikasi mypertamina agar lebih akurat.