Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus berupaya menjaga kekayaan laut yang dimiliki Indonesia. Dalam rangka itu, Kemenlu mengedepankan strategi diplomasi perbatasan dengan negara-negara tetangga.
Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenlu, Wiwiek Setyawati ketika menyampaikan 'Keynote Speech' dalam seminar hukum internasional di Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Kamis (26/9).
Wiwiek mengatakan masalah perbatasan bukan hanya dihadapi oleh Indonesia, melainkan juga negara-negara lain di dunia. Bila urusan ini tak diselesaikan secara baik, maka akan mempengaruhi hubungan bilateral antar negara tetangga.
"Permasalahan perbatasan bukan lagi merupakan masalah politis belaka namun juga memiliki keterkaitan erat dengan aspek ekonomi dan kesejahteraan," tuturnya.
Karenanya, lanjut Wiwiek, pemerintah Indonesia menetapkan pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan prioritas penanganan. "Dalam rangka menjaga kesatuan wilayah serta kepastian hukum atas wilayah Indonesia, pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan diplomasi perbatasan," jelasnya.
Wiwiek mengakui selama ini pemanfaatan laut Indonesia belum maksimal. Terbukti dengan banyaknya nelayan asing yang menggunakan peralatan modern dan beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia.
"Dalam konteks inilah upaya pemanfaatan laut Indonesia secara maksimal tidak saja tepat tetapi juga merupakan suatu keharusan," ujarnya.