Setelah itu berkas-berkas akan diserahkan ke pengadilan untuk tahap persidangan. Tahap akhir dari proses ini yaitu eksekusi hukuman oleh jaksa penuntut umum berdasarkan perintah eksekusi. Biasanya, prosedur penanganan kasus tindak pidana korupsi di kejaksaan tidak jauh berbeda dengan kepolisian dan KPK.
Sebagai instansi yang mengatur penegakan hukum tindak pidana korupsi, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi acuan. Khususnya tindak pidana korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, jelas diperlukan keterlibatan lembaga kejaksaan untuk ikut menangani tindak pidana korupsi. Penyidikan oleh kejaksaan pada pokoknya bertujuan untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi untuk bisa menemukan tersangkanya.
Jadi, kewenangan melakukan penyidikan atas sebuah tindak pidana—termasuk dalam perkara tindak pidana tertentu yang khususnya tindak pidana korupsi—bukan merupakan monopoli satu penegak hukum saja. Terlebih, jika dilihat kondisi negara yang tingkat korupsinya lumayan tinggi, maka upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi diperlukan cara-cara yang luar biasa.
Hal terpenting, antara penegak hukum yang atas kuasa undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, tetap bekerja sama dengan baik. Mereka harus secara bersama-sama menanggulangi dan mencegah terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan dengan tetap melakukan koordinasi yang baik, sehingga kekhawatiran terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan penyidikan dapat diminimalisasi.