Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo(Jokowi) berjanji akan meningkatkan anggaran penelitian di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jokowi mengatakan lembaga penelitian yang berada langsung di bawah Presiden itu selama ini minim anggaran. Sehingga, riset dan penelitian yang dilakukan dirasa belum maksimal manfaatnya bagi masyarakat.
Dalam beberapa tahun kebelakang, Jokowi menilai riset dan penelitian yang dilakukan selama ini tidak terkonsolidiasi dengan baik. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan penelitian sendiri-sendiri. Lantaran tidak fokus, penelitian belum banyak member manfaat kepada masyarakat.
Padahal, hasil riset dan penelitian diharapkan dapat menghadirkan terobosan di tengah masyarakat dan dapat diaplikasikan. Untuk itu selain meningkatkan anggaran penelitian untuk LIPI, Jokowi juga akan membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Kementerian baru itu diharapkan dapat menggelar riset dan penelitian yang hasilnya dapat digunakan masyarakat. “Jadi secara riil riset dan penelitian dilihat oleh masyarakat sebagai kegiatan yang bermanfaat,” katanya dalam kuliah umum di gedung LIPI Jakarta, Selasa (16/9).
Jokowi menilai selama ini anggaran penelitian tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Padahal, untuk mengurusi penelitian, pemerintah sudah membentuk beberapa institusi seperti LIPI, Batan dan Lapan. “Jadi fokus mau menuju kemana ini menjadi tidak jelas,” tukasnya.
Jokowi juga berjanji lebih mendorong hasil riset dan penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya, dibidang pertanian, dari sejumlah tempat yang dikunjungi, ia menghitung rata-rata satu hektar sawah menghasilkan 4-6 ton beras. Sedangkan negara lain mampu menghasilkan 10-12 ton.
Menurut Jokowi salah satu penyebabnya yaitu varietas padi yang ada di Indonesia tidak diperbaiki dan diperbarui. Ditambah lagi kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk dan pestisida. “Itu problem riil yang kita hadapi dilapangan,” ujarnya.
Kondisi itu bagi Jokowi menunjukan selama ini tidak ada penanganan yang serius dibidang pangan. Petani seolah dibiarkan dan tidak mendapat dukungan. Oleh karenanya kedepan dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta didukung institusi lainnya seperti LIPI dan Kementerian-Kementerian diharapkan setiap tahun terlihat perubahan positif.
Jokowi menekankan pada pemerintahannya nanti, riset dan penelitian akan fokus menyasar bidang tertentu. Sehingga, seluruh lembaga pemerintahan yang ada diarahkan untuk mencapai target dibidang tersebut.
Misalnya, Jokowi melanjutkan, jika prioritasnya nanti dibidang pertanian. Maka para peneliti, termasuk ilmu sosial harus berkontribusi sesuai keahliannya. Bisa saja peneliti ilmu sosial meneliti dampak sosial yang akan ditimbulkan jika satu hektar lahan hanya menghasilkan 4 ton beras.
Dengan begitu maka anggaran pemerintah yang jumlahnya terbatas dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan, lewat rencana itu Jokowi menargetkan 2017 Indonesia bisa swasembada beras. “Target saya untuk pertanian, swasembada harus bisa dilaksanakan kurang lebih dalam tiga tahun. Jadi tiga tahun kedepan kita bisa swasembada beras dan gula,” paparnya.
Kepala LIPI, Lukman Hakim, mengatakan idealnya anggaran penelitian untuk LIPI Rp80 triliun. Namun, anggaran yang diperoleh LIPI saat ini hanya Rp10 triliun. “Selama ini alokasi anggaran belum mendapat perhatian serius dari pemerintah,” katanya. “Kemajuan penelitian merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk melangkah menjadi lebih maju,” pungkasnya.
Dalam beberapa tahun kebelakang, Jokowi menilai riset dan penelitian yang dilakukan selama ini tidak terkonsolidiasi dengan baik. Setiap kementerian dan lembaga pemerintah melakukan penelitian sendiri-sendiri. Lantaran tidak fokus, penelitian belum banyak member manfaat kepada masyarakat.
Padahal, hasil riset dan penelitian diharapkan dapat menghadirkan terobosan di tengah masyarakat dan dapat diaplikasikan. Untuk itu selain meningkatkan anggaran penelitian untuk LIPI, Jokowi juga akan membentuk Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek. Kementerian baru itu diharapkan dapat menggelar riset dan penelitian yang hasilnya dapat digunakan masyarakat. “Jadi secara riil riset dan penelitian dilihat oleh masyarakat sebagai kegiatan yang bermanfaat,” katanya dalam kuliah umum di gedung LIPI Jakarta, Selasa (16/9).
Jokowi menilai selama ini anggaran penelitian tersebar di berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Padahal, untuk mengurusi penelitian, pemerintah sudah membentuk beberapa institusi seperti LIPI, Batan dan Lapan. “Jadi fokus mau menuju kemana ini menjadi tidak jelas,” tukasnya.
Jokowi juga berjanji lebih mendorong hasil riset dan penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya, dibidang pertanian, dari sejumlah tempat yang dikunjungi, ia menghitung rata-rata satu hektar sawah menghasilkan 4-6 ton beras. Sedangkan negara lain mampu menghasilkan 10-12 ton.
Menurut Jokowi salah satu penyebabnya yaitu varietas padi yang ada di Indonesia tidak diperbaiki dan diperbarui. Ditambah lagi kesulitan petani untuk mendapatkan pupuk dan pestisida. “Itu problem riil yang kita hadapi dilapangan,” ujarnya.
Kondisi itu bagi Jokowi menunjukan selama ini tidak ada penanganan yang serius dibidang pangan. Petani seolah dibiarkan dan tidak mendapat dukungan. Oleh karenanya kedepan dengan dibentuknya Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset serta didukung institusi lainnya seperti LIPI dan Kementerian-Kementerian diharapkan setiap tahun terlihat perubahan positif.
Jokowi menekankan pada pemerintahannya nanti, riset dan penelitian akan fokus menyasar bidang tertentu. Sehingga, seluruh lembaga pemerintahan yang ada diarahkan untuk mencapai target dibidang tersebut.
Misalnya, Jokowi melanjutkan, jika prioritasnya nanti dibidang pertanian. Maka para peneliti, termasuk ilmu sosial harus berkontribusi sesuai keahliannya. Bisa saja peneliti ilmu sosial meneliti dampak sosial yang akan ditimbulkan jika satu hektar lahan hanya menghasilkan 4 ton beras.
Dengan begitu maka anggaran pemerintah yang jumlahnya terbatas dapat dimaksimalkan untuk mencapai hasil yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bahkan, lewat rencana itu Jokowi menargetkan 2017 Indonesia bisa swasembada beras. “Target saya untuk pertanian, swasembada harus bisa dilaksanakan kurang lebih dalam tiga tahun. Jadi tiga tahun kedepan kita bisa swasembada beras dan gula,” paparnya.
Kepala LIPI, Lukman Hakim, mengatakan idealnya anggaran penelitian untuk LIPI Rp80 triliun. Namun, anggaran yang diperoleh LIPI saat ini hanya Rp10 triliun. “Selama ini alokasi anggaran belum mendapat perhatian serius dari pemerintah,” katanya. “Kemajuan penelitian merupakan landasan penting bagi Indonesia untuk melangkah menjadi lebih maju,” pungkasnya.