World Bank atau Bank Dunia menghentikan survei kemudahan berusaha Ease of Doing Business (EoDB) karena diduga terjadi fraud dalam pengerjaannya. Kantor hukum WilmerHale yang menginvestigasi laporan tersebut menemukan berbagai pelanggaran yang melibatkan petinggi Bank Dunia. Mulai dari tekanan terhadap staf untuk mengubah metodologi hingga penyimpangan data sehingga terdapat negara-negara yang perbaikan peringkat karena rekayasa tersebut.
Temuan ini mengejutkan berbagai pihak dunia. Pasalnya, survei EoDB merupakan rujukan negara-negara untuk menentukan arah kebijakan khususnya bidang ekonomi. Melalui laporan investigasi WilmerHale yang Hukumonline punya, terdapat berbagai fraud pada proses survei EoDB.
Secara kronologis, laporan tersebut menyatakan pada 20 Januari 2021, the International Bank for Reconstruction and Development (the Bank), bagian dari grup Bank Dunia, meminta WilmerHale meninjau ulang kondisi bank tersebut yang berkontribusi pada penyimpangan data yang ditemukan dalam laporan Doing Business 2018 dan 2020.
Dari review tersebut, WilmerHale ingin memahami terjadi perubahan data tidak wajar pada Cina (Doing Businees 2018) dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Azerbaijan (Doing Business 2020). (Baca: Soal Manipulasi Data EoDB Bank Dunia, Ini Kata BKPM)
Selain itu, WilmerHale juga ingin memahami siapa yang mengarahkan, mengimplementasikan atau mengetahui perubahan data dan bagaimana bentuk perubahan serta tekanan agar data tersebut diubah. Lalu, WilmerHale juga ingin mengetahui kondisi internal pada bank tersebut soal kebijakan, personil atau budaya perusahaan yang memungkinkan terjadinya perubahan data.
Berdasarkan investigasi awal yang dilakukan internal the Bank melalui Divisi Etika dan Perilaku Bisnis atau Office of Ethics and Business, WilmerHale fokus menginvestigasi dua persoalan sekaligus, pertama yaitu aspek etika perilaku pada jajaran direksi dan kesesuaian pelaksanaan dengan kode etik direksi. Kedua, invesitgasi berfokus pada potensi pelanggaran anggota staf dan kesesuaian aturan dan arahan yang berlaku.
“WilmerHale menetapkan kebijakan tersendiri mengenai tindakan investigasi yang diperlukan secara menyeluruh. Kami selama penyelidikan mengumpulkan sekitar lima juta dokumen dari karyawan the Bank, meninjau 80 ribu dokumen yang kemungkinan besar berisi informasi yang relevan dan mewawancarai lebih dari tiga lusin karyawan dan mantan karyawan the Bank,” kutip laporan yang disusun Ronald C Machen, Mattew T Jones, George P Varghese dan Emily L Stark.
Alhasil, investigasi tersebut menemukan secara komprehensif penyimpangan pada EoDB. Temuan bahwa penyimpangan ini untuk memperbaiki pemeringkatan berbagai negara yaitu Cina (Doing Business 2018) dan Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Azerbaijan (Doing Business 2020).
Dalam situsnya, WilmerHale merupakan firma hukum internasional dengan 1.000 advokat yang berlokasi di 13 kantor di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Kantor hukum ini berpengalaman pada sektor hukum pemerintahan, teknologi, bisnis yang berpegang pada prinsip layanan hukum kelas dunia yang berkualitas, keragaman spesialiasi para advokat, promosi kewirausahaan dan kolaborasi, prioritas pelayanan publik seperti pro bono, layanan pemerintahan, pengajaran serta mengkader advokat-advokat berprestasi.
WilmareHale telah terjun dalam persoalan-persoalan hukum pada persitiwa penting dan bersejarah. Mulai dari dengar pembelaan hukum hak-hak sipil, Commission 9/11, pemulihan supremasi hukum di Afrika Selatan yang dilanda apartheid. “Pengacara kami memiliki hak istimewa untuk memberikan kontribusi yang sangat mempengaruhi masyarakat dan profesi kami,” kutip situs tersebut.
Hasil investigasi yang dikerjakan WilmerHale berujung pada penghargaan. Global Investigation Review memasukan WilmerHale dalam jajaran institusi yang menghasilkan laporan investigasi paling berpengaruh pada GIR Award 2021. WilmerHale berhasil menginvestigasi keterlibatan Goldman Sachs yang terlibat pencucian uang 1MDB, Malaysia.
Berbagai penghargaan juga diperoleh WilmerHale karena kiprahnya dalam memberi layanan hukum. Pada publikasi Januari 2021, kantor hukum ini mendapat penghargaan The American Lawyer. Kantor hukum ini diakui atas pekerjaannya menangani persoalan berisiko tinggi mulai dari persoalan rasisme, komunitas imigran hingga persoalan dana hibah pemerintah Amerika Serikat.
Pada penghargaan The American Lawyer, seorang partner WilmerHale, Robert S Mueller III menerima penghargaan Lifetime Achievement. Penghargaan tersebut merupakan tiga kali berturut diterima secara individu kepada kantor hukum WilmerHale yang sebelumnya diberikan pada Jamie Gorelick, 2018 dan Bill Lee, 2019.
Terkait skandal penyimpangan data EoDB, sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahil Lahadalia, mengatakan sebenarnya ada cara lain yang dilakukan Bank Dunia dalam memberikan penilaian kemudahan berusaha. Penilaian itu bukan melakukan survei melainkan dengan metode lain. Namun, ia mengaku masih menunggu petunjuk teknisnya.
Lebih lanjut, Bahlil meyakini saat ini dunia melihat Indonesia tidak seperti dulu lagi. Terlebih dengan adanya UU Cipta Kerja yang diklaim akan dapat mendorong kemudahan berinvestasi.
"Saya punya keyakinan bahwa hari ini dunia melihat Indonesia tidak seperti dulu. Hari ini dunia melihat dengan pemberlakuan UU Cipta Kerja Indonesia semakin kompetitif dalam konteks bagaimana mengurus izin atau insentif ataupun men-set pola pikir birokrasi pejabat-pejabat Indonesia. Sudah bagus ini. Memang belum, 100 persen bagus. Kita harus berjuang ke sana," katanya beberapa waktu lalu.