Penyerangan massa terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik Pandeglang Banten berujung pada pencopotan Kapolres Pandeglang dan Kapolda Banten. Kedua pejabat ini dianggap tak mampu mencegah insiden berdarah di Cikeusik. Prosedur dan penetapan menangani kerusuhan massa tak berjalan sebagaimana mestinya.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Anton Bahrul Alam, Jumat (11/2) mengatakan berdasarkan telegram rahasia (STR) Kapolri dengan no. STR/105/II/2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri sejumlah pejabat dimutasikan. Salah satunya, Kapolda Banten, Brigjen Pol Agus Kusnadi. Ia dimutasikan menjadi analisis kebijakan utama bidang keamanan dan staf ahli Kapolri.
Sedangkan yang menempati kursi Kapolda Banten sekarang adalah Brigjen Pol Tutut Eko Bayu Seno, yang sebelumnya menjabat Wakapolda Metro Jaya. Kursi Wakapolda Metro Jaya ditempati Brigjen Heriawan yang merupakan Perwira Tinggi (Pati) di Polri yang bertugas di Lembaga Pertahanan dan Kemanan Nasional (Lemhanas).
Selain Agus Kusnadi, Kapolres Pandeglang Alex Fauzi Rasad ikut dicopot. Selanjutnya, Alex ditempatkan pada sebagai perwira menengah (Pamen) SOPS Polri. Sedangkan yang menempati kursi Kapolres Pandeglang adalah AKBP Ady Soeseno yang sebelumnya menjabat analisis pada Direktorat Narkoba Polda Banten.
Selain dua pejabat itu, Direktur Intel dan Keamanan (Intelkam) Polda Banten Kombes Pol Des Aditiawarman dicopot dan ditempatkan sebagai analisis kebijakan madya bidang Gadikwa Lemdikpol. Sedangkan penggantinya adalah Wadir Intelkam Polda Jambi AKBP Sudaryanto.
Anton tak menampik mutasi terhadap dua pejabat tersebut lantaran kinerja yang dinilai tak maksimal dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Sebagaimana diketahui pada saat pecahnya insiden penyerangan massa terhadap Jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, petugas kepolisian yang bertugas di lokasi tak bergeming. Tindakan petugas kepolisian dipandang masyarakat sebagai bentuk pembiaran. Namun tudingan pembiaran terhadap penanganan pun ditepis oleh Polri.
Lebih jauh mantan Kapolda Jawa Timur ini mengatakan mutasi terhadap dua pejabat tersebut dilakukan untuk keperluan roda organisasi kepolisian. “Supaya roda organisasi ini berjalan dengan sehat dan lancar tentu diperlukan pergantian personil. Demikian juga ada yang pensiun yang akan kita sampaikan,” ujarnya.