Dari tahun ke tahun, tak henti-hentinya Hukumonline dengan terus setia memberikan ragam informasi hukum berkualitas setiap harinya kepada masyarakat luas. Tentu, tiap artikel yang disajikan khususnya dalam bentuk pemberitaan bertujuan agar masyarakat lebih melek hukum.
Beragam isu disajikan secara lugas dengan bahasa yang mudah dipahami selalu menghiasi pemberitaan Hukumonline. Kali ini, Redaksi Hukumonline merangkum 5 artikel pilihan yang tayang pada Kamis (20/10). Yuk, kita simak artikelnya bersama-sama!
Terdakwa Kuat Maruf yang didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Hutabarat menjalani sidang lanjutan, yakni mengenai pengajuan nota keberatan atau eksepsi pada Kamis (20/10), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melalui tim penasihat hukumnya, Kuat Maruf membacakan nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tim penasihat hukum Kuat Maruf menyatakan surat dakwaan JPU tidak jelas bahkan kabur.
Baca Juga:
- 3 Catatan Apindo Terhadap RUU KUHP
- Begini Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Keberatan FS dan PC
- Kementerian Kesehatan: Sementara Ini Pengobatan Anak Jangan Konsumsi Obat Cair/Sirup
Hakim adalah profesi hukum yang memiliki status sebagai pejabat negara. Hal itu disebutkan dalam Pasal 19 dan Pasal 31 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman). Namun, jenjang karier hakim masih serupa dengan sistem kepegawaian negeri sipil karena di masa lalu hakim juga berstatus pegawai negeri sipil. Penting bagi mahasiswa hukum yang ingin berkarier hakim mengetahui jenjang karier hakim agar bisa mempersiapkan diri dan mempertimbangkannnya.
Sejumlah aparatur penegak hukum yang terjerat kasus menunjukan dunia hukum di tanah air sedang karut marut. Mulai Polri, Kejaksaan, Kehakiman, advokat hingga notaris pun banyak pula yang tersandung kasus hukum. Darurat peradaban hukum menjadi isu yang harus disikapi secara cepat oleh semua pihak. Presiden Joko Widodo diminta bergerak cepat mengambil alih untuk membenahi penegakan hukum.
Undang-Undang No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 17 Oktober 2022. Terdapat 76 pasal yang tercantum dalam UU PDP dan para pihak seperti pengendali data pribadi, prosesor data pribadi serta pihak lainnya yang terkait dengan pemrosesan data pribadi wajib menyesuaikan dengan ketentuan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan UU paling lama 2 dua tahun sejak diundangkan. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi UU PDP.
Beberapa waktu lalu, Budidjaja International Lawyers (BIL) mengumumkan pengangkatan terhadap dua Senior Associate-nya. Di samping itu, selang beberapa waktu kemudian Hanafiah Ponggawa & Partners (Dentons HPRP) mengumumkan promosi terhadap lima Associates barunya.
Itulah 5 artikel pilihan Redaksi Hukumonline hari ini. Semoga highlight artikel hari ini dapat memberikan informasi tambahan bagi Anda. Simak beragam artikel lainnya dalam Berita Hukumonline. Selamat membaca!