Pertama, perhentian segala bentuk kekerasan. Kedua, memastikan bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Ketiga, dimulainya kembali pembicaraan perdamaian menuju two state solution sesuai parameter internasional.
Dalam forum sama, tokoh muslim nasional Din Syamsudin mendorong pemerintah mengambil tindakan lebih tegas dalam persoalan kejahatan kemanusiaan di Palestina. Dia menyampaikan Indonesia sebagai negara besar dan kaya sumber daya alam seharusnya memiliki posisi yang strategis dalam konflik global.
”Indonesia belum menampilkan high middle diplomacy. Indonesia punya nilai Sejarah yang kuat dan kaya akan sumber daya alam seharusnya diplomasi Indonesia bisa lebih maju. Dan saya kira belum maksimal. Namun, saya juga menyampaikan apresiasi kepada Bu Retno,” jelas Din.
Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengimbau Indonesia harus mengambil kesempatan sebagai negara mengusung politik internasional bebas aktif dalam penyelesaian konflik global. Tak hanya Palestina, tapi juga pada konflik lain seperti Myanmar, Ukraina dan sebagainya.
Sementara itu, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Fadli Zon menyampaikan kejahatan kemanusiaan di Palestina menunjukan terjadinya standar ganda politik global. Menurutnya, minimnya respons global terhadap protes Indonesia atas kejahatan kemanusiaan di Palestina, menunjukan posisi tawar Indonesia belum kuat.
”Kalau saya lihat, bargaining power-nya (Indonesia) apa? Israel hanya dengar Amerika Serikat meski banyak negara-negara mengutuk. Jokowi dan Anwar Ibrahim sudah benar mendesak Joe Biden (Presiden AS),” pungkas anggota dewan dari Fraksi Gerindra itu.