Kesetaraan gender yang diperjuangkan di era Kartini hingga saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi perempuan dunia, termasuk di Indonesia. Negara harus hadir untuk mewujudkan kehidupan berbangsa yang lebih baik.
"Pada tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) No. 5 masih memuat isu kesetaraan gender untuk segera direalisasikan dan Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sudah mengamanatkan untuk mewujudkan itu," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menjadi pembicara kunci dalam webinar peringatan Hari Kartini yang digelar Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bertema Buah Pikiran RA Kartini Mewujudkan Perempuan Indonesia Bermartabat Menuju Indonesia Maju, Jumat (23/4).
Hadir pada webinar itu antara lain Ketua Umum Kowani, Giwo Rubiyanto Wiyogo; Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud RI, Hilmar Farid dan Ketua Umum Badan Pimpinan Pusat PIKAT, Jeanette Rondonuwu SIBY, sebagai narasumber.
Menurut Lestari, dengan adanya perangkat aturan yang menegaskan hal itu, para pemangku kepentingan seharusnya berkewajiban untuk mewujudkan sejumlah tujuan pembangunan tersebut, agar tercipta kehidupan berbangsa yang lebih baik.
Secara jelas, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, tujuan pembangunan berkelanjutan atau sering disebut SDGs (Sustainable Development Goals) Nomor 5 mencanangkan untuk menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
Selain itu, ujarnya, juga menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, serta hak reproduksi.
Semangat mewujudkan kesetaraan gender, tambah Rerie, sudah tercermin dari surat Kartini kepada sahabatnya di Belanda pada 1901, seperti dikutip pada Buku Emansipasi: Surat-Surat Kepada Bangsanya, ”Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia."