Emiten atau perusahaan publik merupakan salah satu pelaku pasar modal yang kewajibannya melakukan keterbukaan informasi kepada publik atau masyarakat. Dikarenakan emiten adalah perusahaan yang diuntungkan dengan masuknya tambahan modal melalui penggalangan dana dari masyarakat, maka konsekuensinya emiten diwajibkan melaporkan penggunaan dananya sebagai bukti pertanggungjawaban.
Keterbukaan informasi secara teratur, berkala, dan tepat waktu adalah jalan yang harus dilakukan emiten. Di pasar modal, keterbukaan informasi emiten dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu keterbukaan informasi sebelum emisi, keterbukaan informasi pada waktu emisi, dan keterbukaan informasi sesudah emisi.
Adanya prinsip transparansi yang membuat faktor material tersedia terhadap pemegang saham dalam mengambil keputusan yang benar dalam membeli atau menjual saham, merupakan dasar dari transparansi tentang fakta material sebagai jantung pasar modal.
Baca Juga:
- 2 Badan Khusus Kegiatan Sekuritisasi Pengelola Instrumen dan Perwalian
- 3 Law Firm Ini Bagikan Cara Efektif Tangani Transaksi Obligasi
Prinsip keterbukaan ini merupakan aturan umum yang mengamanatkan emiten, perusahaan publik serta pihak lain yang tercakup dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal agar segera mengungkapkan kepada publik segala informasi mengenai efek emiten yang mungkin berdampak pada keputusan pemodal mengenai harga sekuritas yang bersangkutan.
Investor pun memerlukan keterbukaan informasi secara penuh, karena mereka akan menggunakannya sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan sahamnya.
Hal ini akan memungkinan investor untuk menentukan waktu dan harga terbaik untuk membeli atau menjual saham mereka serta adanya potensi keuntungan atau kerugian bagi mereka.