Ironisnya, pasal 59 ayat (1) membuat batasan atau norma baru, yaitu "hanya yang memiliki kursi di DPRD" yang boleh mengajukan calon kepala daerah. Oleh karena itu, Alfitra Salam menganggap penjelasan pasal 59 ayat (1) itu menimbulkan norma baru yang mengaburkan norma pada batang tubuhnya. Penjelasan pasal itu menimbulkkan norma baru, ujar mantan staf ahli Mendagri itu.
Seharusnya, sesuai makna pasal 59 ayat (2), partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD tetap boleh mengajukan calon. Meskipun suatu partai tidak memiliki perwakilan di DPRD, bukan berarti keberadaan partai tidak diakui lagi. Secara hukum, eksistensi semua partai tetap diakui hingga pemilu berikutnya. Yang dilarang adalah untuk ikut pemilu berikutnya jika tidak mencapai threshold, tandas Ryaas Rasyid.
J. Endi Rukmo malah lebih tegas. Kepala Bidang Antar Lembaga APPSI itu meminta agar Mahkamah Konstitusi ‘menghapus' pasal 59 ayat (1) dan penjelasannya dari Undang-Undang Pemda karena isinya saling bertentangan.
Menanggapi permintaan tersebut, Dirjen Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Progo Nurdjaman menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim konstitusi. Namun ia meminta agar semua pihak membaca klausul-klausul yang dipersoalkan dibaca secara utuh.
Untuk memperjelas pro kontra seputar pasal 59 UU Pemda dan penjelasannya, Mahkamah Konstitusi meminta agar pemerintah menyerahkan risalah pembahasannya, termasuk draf awal RUU Pemda versi pemerintah. Kalau ada, draf akademiknya juga, kata ketua sidang Prof. Jimly Asshiddiqie.