“Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri, memberikan lisensi atau mengalihkan haknya kepada pihak lain. Untuk memperoleh pelindungan atau kekuatan hukum maka lisensi atau pengalihan hak rahasia dagang tersebut wajib dicatatkan ke DJKI sebagaimana diatur dalam UU Rahasia Dagang,” lanjut Andi.
Selanjutnya, Andi juga menjelaskan pelanggaran rahasia dagang dapat terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan, dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang secara melawan hukum.
Di samping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran dalam rahasia dagang yakni apabila pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan, keselamatan masyarakat serta tindakan rekayasa ulang atas produk untuk pengembangan lebih lanjut.
Apabila terjadi pelanggaran atau sengketa rahasia dagang maka upaya penyelesaiannya dapat dilakukan secara pidana melalui penyidikan Polri atau Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, bisa juga dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan ganti rugi yang diajukan ke Pengadilan Negeri.
Sebagai informasi, DJKI merupakan instansi yang memberikan pelindungan tentang rahasia dagang di mana pemilik rahasia dagang dapat melakukan pencatatan pengalihan hak dan pencatatan lisensi rahasia dagang. Tercatat sejak tahun 2017 sampai 2021, pencatatan lisensi yang masuk ke DJKI sebanyak 166 sedangkan untuk pencatatan pengalihan hak sebanyak empat pengajuan.