Rezim perizinan usaha berbasis risiko terus mengalami perkembangan dengan implementasi terbaru dari sistem perizinan usaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission Risk Based Approach/OSS RBA). Pendekatan berbasis risiko dalam OSS RBA memungkinkan pemerintah untuk memberikan perhatian yang lebih intensif pada perusahaan dengan potensi risiko yang lebih tinggi, sementara perusahaan dengan risiko rendah dapat memperoleh izin usaha dengan cepat.
OSS RBA merupakan perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
“Dasar hukum OSS RBA tertuang dalam ketentuan PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” ujar Riyatno selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal kepada Hukumonline, Selasa (20/6).
Baca Juga:
- Begini Alur dan Penerbitan Perizinan Berusaha Melalui OSS RBA
- Ini Sejumlah Kendala Pelaku Usaha Saat Mengisi LKPM
- Alasan Hukum Pelaku Usaha Wajib Lapor LKPM
Ketentuan OSS RBA wajib digunakan oleh Kementerian atau Lembaga, Pemda, Administrator KEK, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pelaku usaha. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam sistem OSS yang disediakan oleh Badan Koordinasi Penanam Modal.
Riyatno selaku Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal.
Adanya beberapa perubahan dalam sistem perizinan dalam OSS RBA ini penting diketahui oleh pelaku usaha dan para pemangku kepentingan untuk dapat mengetahui lebih dalam, bagaimana sistem OSS RBA bekerja.
Implementasi terbaru OSS RBA telah menghadirkan perkembangan signifikan dalam rezim perizinan usaha berbasis risiko. Dengan pendekatan berbasis risiko dan integrasi data yang lebih baik, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi, keandalan, dan transparansi dalam proses perizinan usaha.