Selanjutnya teori hukum yang berada pada lapisan penggunaan teori antara (middle range theory) adalah teori yang hanya dapat dipakai pada satu rumpun bidang hukum saja. Sebagai contoh, teori hukum kebendaan yang hanya dapat dipakai pada penelitian pada rumpun bidang hukum keperdataan saja—seperti bidang hukum waris atau bidang hukum properti, asalkan berada di dalam rumpun bidang hukum keperdataan. Pada umumnya, usia teori antara (middle range theory) lebih muda jika dibandingkan teori hukum yang berada pada lapisan grand theory. Tentu saja dalam contoh ini teori hukum keadilan ditemukan terlebih dahulu jika dibandingkan teori hukum kebendaan.
Terakhir, teori hukum yang berada pada lapisan teori terapan (applied theory) dengan ciri-ciri bersifat sangat spesifik. Teori tersebut hanya dapat dipakai pada satu tema penelitian hukum normatif secara spesifik, misalnya teori organ yang hanya dapat dipakai pada penelitian berkaitan dengan hukum perseroan atau badan hukum. Metode untuk melakukan pemeriksaan (re-check) apakah teori terapan (applied theory) yang digunakan telah tepat adalah apakah uraian dari teori tersebut memiliki kesamaan kata dan makna dengan uraian pada rumusan masalah hukum (research question).
Jika tidak terdapat kesamaan kata dan atau makna antara artinya kemungkinan teori terapan (applied theory) yang digunakan tidak tepat atau rumusan masalah hukum (research question) yang belum tepat. Teori terapan (applied theory) adalah teori yang langsung digunakan untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah hukum (research question). Pada umumnya usia teori hukum yang berada dalam teori terapan (applied theory) adalah paling muda dibanding grand theory dan teori antara (middle range theory).
Kedudukan teori hukum pada penelitian hukum normatif sangat krusial. Hal itu mengingat penelitian hukum normatif bergantung pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer pada data sekunder adalah peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, diperlukan dogma dan teori yang terdapat dalam bahan hukum sekunder—seperti buku hukum, jurnal hingga prosiding—untuk menganalisis norma yang menjadi bahan hukum primer tadi.
Penelitian yang baik perlu mengakomodasi sekurang-kurangnya empat komponen yakni Issue (masalah), Rules (Aturan), Analysis (Analisis), dan Conclusion (Kesimpulan). Peneliti harus menemukan kesenjangan masalah lalu merumuskannya dalam rumusan masalah sebelum melakukan analisis norma. Tahapan ini memerlukan kontribusi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang solid. Norma yang telah diidentifikasi sebagai bahan hukum primer kemudian dianalisis, dibahas dengan teori yang telah dipilih, lalu diidentifikasi sebagai bahan hukum sekunder. Hasilnya adalah kesimpulan berupa dalil dan rekomendasi yang akurat atas sebuah norma (bisa berupa pergantian norma, pembentukan, penyempurnaan atau pencabutan norma hukum).
Dr. Rio Christiawan,S.H.,M.Hum.,M.Kn., adalah Associate Professor di Bidang Hukum dan Pakar Penulisan Hukum.
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline. Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan Universitas Prasetiya Mulya dalam program Hukumonline University Solution. |