Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan bagi Pengadilan Pajak akan di bawah Mahkamah Agung (MA) selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2026. Hal ini akibat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 26/PUU-XXI/2023 yang memutus Pengadilan Pajak berada di bawah MA. Sebab, sebelumnya Pengadilan Pajak diselenggarakan dua institusi berbeda, yakni MA untuk pembinaan teknis yudisial dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait organisasi, administrasi, dan keuangan pembinaannya.
Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan sepanjang frasa ‘Departemen Keuangan’ dalam Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.
Sehingga Pasal 5 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak selengkapnya berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026”.
Diketahui, permohonan yang diajukan Nurhidayat yang merupakan advokat dengan spesialisasi penanganan perkara perpajakan; Allan Fatchan Gani Wardhana yang berprofesi sebagai dosen; serta Sekjen Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) Yuniar Riza Hakiki, pada pokoknya meminta majelis konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi, “Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Departemen Keuangan”.
