Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu menegaskan pihaknya telah menandatangani sejumlah nota kesepahaman terkait pemanfaatan layanan informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Baginya, perjanjian kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Aptika Kemenkominfo dengan Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi penguat dalam upaya menangkal berbagai informasi hoaks melalui teknologi.
“Karena itu, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemeliharaan serta pemanfaatan sistem elektronik dengan memberikan panduan serta kode etik,” jelasnya.
Dosen Ilmu Komunikasi Digital Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) Firman Kurniawan mengingatkan Kemenkominfo modus penyebaran hoaks terkait Pemilu 2024 kian beragam dan berkembang. Menurutnya, Kemenkominfo telah bekerja keras dan cukup sistematis dalam menangkal hoaks pemilu.
“Tapi kalau kita lihat modus-modus penyebaran hoaks itu kan terus berkembang” ujarnya dikutip dari laman Antara.
Firman mengatakan penyebaran informasi hoaks terkait pemilu saat ini terus berkembang dan semakin sulit terdeteksi. Dia mencontohkan hoaks dapat disisipkan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Hoaks juga bisa disampaikan melalui informasi yang lebih halus dan mudah diterima, serta dengan menunggangi emosi publik.
Menurutnya, Kemenkominfo tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani hoaks. Perlu dilakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, misalnya dengan para korban hoaks seperti calon legislatif, calon presiden dan wakil presiden, maupun partai politik peserta pemilu. Selain itu Kemenkominfo perlu berkolaborasi dengan masyarakat yang menjadi korban hoaks.