Menyoroti Potensi Korupsi pada Tata Kelola Nikel
Terbaru

Menyoroti Potensi Korupsi pada Tata Kelola Nikel

Kebijakan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah pada kenyataannya memberikan privilege dan kenyamanan dalam investasi tambang, khususnya nikel.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit

Selain itu, beragam dampak negatif mulai bermunculan semenjak industri tambang nikel berkembang secara masif di kawasan tersebut. Sedari mulai krisis sosial-ekologis, konflik agraria, hingga pelanggaran hak asasi manusia. Menurutnya, masifnya ekspansi pertambangan nikel di Halmahera Timur dan Tengah telah membuka babak baru perubahan kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat di kawasan ini. Perubahan tersebut berdampak terhadap daur hidup masyarakat secara menyeluruh.

“Akibatnya, terjadi perubahan cara pikir, cara tindak, dan perilaku politik-ekonomi massal di kawasan terdampak ekspansi nikel, terlebih di desa-desa lingkar tambang di Halteng dan Haltim,” kata Eko.

Dia memberi contoh desa Sagea di Halmahera Tengah merupakan salah satu desa lingkar tambang nikel yang ditinjau langsung oleh tim peneliti TI Indonesia. Di desa tersebut terdapat sebuah aliran sungai yang dulunya jernih kini berubah menjadi kecoklatan dan berlumpur. Hamparan lahan pertanian yang dulunya menjadi sumber pangan masyarakat adat kini gagal panen, tertimbun lumpur luapan banjir dampak dari aktivitas pertambangan nikel. Masyarakat adat dipaksa menyingkir dari ruang hidupnya seiring dengan ekspansi pertambangan nikel di kawasan ini. 

“Politik energi baru dan terbarukan melalui kebijakan ekspansi pertambangan nikel terpotret nyata menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup dan manusia. Secara sosial, pencemaran dan kerusakan lingkungan telah menambah beban bagi perempuan di sektor domestik maupun publik,” pungkasnya.

Tags:

Berita Terkait