Merasa dirugikan karena dipungut pajak bea meterai, seorang nasabah kartu kredit Citibank, Hagus Suanto menguji Pasal 6 UU No 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ia merasa dirugikan dengan pungutan pajak bea meterai yang dipungut bank swasta asing itu.
Pasal 6 UU Bea Meterai selengkapnya berbunyi, “Bea Meterai terhutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain”.
Dalam panel pendahuluan yang dipimpin Achmad Fadlil Sumadi itu, Hagus mengatakan berlakunya Pasal 6 UU Bea Meterai dijadikan dasar bagi Citibank untuk memungut pajak, pajak pusat, pajak dokumen (bea meterai dalam dokumen). Pungutan ini dianggap tanpa hak dan tidak sah jika dipungut oleh pihak bank itu.
Sebab, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, sehingga Citibank tak berhak memungut pajak dalam lembar tagihan kartu kredit. Namun, Citibank tetap memaksakan kehendaknya kepada pemohon untuk membayar pajak itu kepada Citibank. “Sesuai Pasal 23A UUD 1945, pajak adalah hak dan kewenangan negara, sehingga yang berhak memungut pajak adalah negara,” kata Hagus.
Ia menilai Pasal 6 UU Bea Meterai telah memberikan peluang dan hak-hak istimewa kepada Citibank serta bank-bank lain baik swasta atau pemerintah, atau perusahaan lainnya yang memungut pajak dokumen dalam lembar tagihan kartu kredit atau tagihan lain. Hal ini secara yuridis telah merugikan pemohon dan para nasabah kartu kredit atau konsumen Indonesia.
Menurut Hagus, definisi pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasar undang-undang dan bersifat dapat dipaksakan. Sementara atas dasar Pasal 6 UU Bea Meterai, Citibank memungut pajak dokumen. “Menurut kami bea meterai adalah pajak, bukan benda yang dapat ditransaksikan secara umum,” ujar Hagus berargumen.
Hagus mengaku telah menjadi nasabah yang beriktikad baik dengan melunasi tagihan pokok transaksi pemakaian kartu kreditnya. Tetapi, pemohon tetap dianggap mempunyai hutang oleh Citibank, bahkan dianggap sebagai tunggakan macet. Hutang itu berasal dari pungutan terhadap pajak bea meterai yang berasal dari pajak dokumen.