Dari Nominal Upah Tak Sesuai di BPJS Hingga Terdakwa Sopan Jadi Alasan Peringan Pidana
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Dari Nominal Upah Tak Sesuai di BPJS Hingga Terdakwa Sopan Jadi Alasan Peringan Pidana

Hukumnya mantan karyawan bocorkan rahasia perusahaan hingga Batasan jumlah mahar dalam hukum Islam turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
  1. Adakah Batasan Jumlah Mahar dalam Hukum Islam?

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adakah batasan nilai minimal dan maksimal pemberian mahar menurut hukum Islam?

  1. Dapatkah Konsumen VCS (Video Call Sex) Dipidana?

VCS adalah layanan video call sex yang menghubungkan antara penyedia jasa VCS dengan konsumen VCS. Dalam praktiknya, layanan VCS acap kali ternyata jadi modus penipuan. Jika demikian, apakah calon konsumen VCS yang melaporkan penipuan juga berpotensi dipidana?

  1. Bedanya Jasa Ekspedisi, Angkutan Umum, dan Freight Forwarding

Secara garis besar, pemberi jasa ekspedisi (ekspeditur) menyelenggarakan pengangkutan barang-barang. Sedangkan angkutan umum menyediakan jasa angkutan dengan kendaraan bermotor umum.

Lalu, jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) dilaksanakan oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi yang kegiatan usahanya berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan barang. Apa beda ketiganya?

  1. Batal Nikah, Bagaimana Status Mahar yang Terlanjur Diberikan?

Mahar memang wajib diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Namun dalam hal kedua calon mempelai tidak jadi menikah, apakah mahar tersebut hukumnya harus dikembalikan?

  1. Terdakwa Sopan, Bisakah Jadi Alasan Peringan Pidana?

Baru-baru ini netizen diramaikan dengan pemberitaan seorang influencer yang mendapatkan keringanan pidana dengan alasan terdakwa berlaku bersopan di persidangan. Dari kacamata hukum, bolehkah alasan terdakwa sopan ini jadi hal yang meringankan pidana?

  1. Ini Kriteria Usaha untuk Mendirikan PT Perorangan

Pendirian PT Perorangan hanya usaha mikro dan usaha kecil saja yang dapat melakukannya. Untuk mengetahui apakah usaha yang kamu miliki masuk ke usaha mikro atau usaha kecil, kamu bisa cek kriterianya di Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Nah itu dia 10 artikel yang paling banyak dibaca sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah diulas oleh tim Klinik.

Tags:

Berita Terkait