Tingginya minat investor terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan khusus, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. Hal ini dimaksudkan untuk memfasilitasi investasi dan memperbesar partisipasi di IKN, mengingat pemerintah telah berkomitmen bahwa hanya 20% dana pembangunan berasal dari APBN; sedangkan sisanya—yaitu 80%—berasal dari investor.
Dilansir dari situs resmi IKN, per 13 April, telah ada 167 investor yang mengirimkan letter of intent (LoI). Tercatat, sebanyak 17 negara telah menyatakan ingin berinvestasi; di mana beberapa di antaranya sudah melakukan penjajakan untuk menilai sendiri potensi investasi di IKN. Berbagai sektor yang menjadi incaran, di antaranya infrastruktur, utilitas, hingga teknologi.
Memahami tingginya peluang investasi di IKN, Aldjufri Gill Priscilla Rizki Law Firm (AGPR Law Firm) telah merangkum tata cara pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, fasilitas, pengawasan, dan evaluasi yang dapat dijadikan panduan untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Anda dapat menonton video di bawah ini untuk mendapatkan insight-nya!
Artikel ini merupakan kerja sama Hukumonline dengan AGPR Law Firm.
-----
Hukumonline Capital-Market Lawyers Ranking 2022 adalah program kerja sama Hukumonline dengan kantor-kantor hukum Indonesia untuk membahas tips, strategi, maupun informasiterbaru dalam penanganan transaksi pasar modal. Berkolaborasi dengan kami untuk bersama-sama aktif berbagi edukasi, demi masyarakat yang makin melek hukum. Informasi lengkap Hukumonline Capital-Market Lawyers Ranking 2022, hubungi: [email protected].