Pembuktian Perjanjian Tak Tertulis hingga Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan
10 Artikel Klinik Terpopuler:

Pembuktian Perjanjian Tak Tertulis hingga Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan

Dasar hukum pemberian pangkat jenderal kehormatan sampai jerat pidana pemerasan dengan ancaman penyebaran video porno turut dibahas Klinik Hukumonline.

Tim Hukumonline
Bacaan 3 Menit
Pembuktian Perjanjian Tak Tertulis hingga Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan
Hukumonline

Hingga kini Klinik Hukumonline senantiasa menjawab pertanyaan dari masyarakat umum dalam bentuk artikel tanya-jawab yang memuat ragam informasi hukum berkualitas dengan melakukan riset hukum secara mendalam dan komprehensif.

Selain berupa artikel, Klinik Hukumonline juga mengemas konten edukasi hukum dalam bentuk infografis dan video YouTube yang akan memudahkan pembaca dalam memahami hukum secara sederhana.

Dari pemantauan sepekan yang lalu, berikut ini kami sajikan 10 artikel Klinik Hukumonline terpopuler di media sosial. Dari pembuktian perjanjian tak tertulis di pengadilan hingga Indonesia sebagai playmaker dalam penyelesaian konflik Laut China Selatan. Yuk kita baca satu per satu biar semakin #MelekHukum!

  1. Bagaimana Membuktikan Perjanjian Tak Tertulis di Pengadilan?

Suatu perjanjian tetap dianggap sah meskipun tidak dilakukan secara tertulis. Namun, bagaimana membuktikan perjanjian yang tidak tertulis itu di hadapan pengadilan?

  1. 5 Sumber Hukum Internasional

Substansi hukum internasional dapat bersumber salah satunya dari praktik negara. Selain itu, apa saja sumber hukum internasional lainnya?

  1. Pasal 330 KUHP tentang Pengambilan Paksa Anak

Mengambil secara paksa atau merebut anak di bawah umur dari pangkuan ibunya, merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijerat dengan Pasal 330 KUHP. Apa unsur pasal dan ancaman hukumannya?

  1. Dasar Hukum Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan

Presiden Joko Widodo baru-baru ini memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Secara hukum, adakah dasar pemberian pangkat jenderal kehormatan tersebut?

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait