Pemerintah berencana menerapkan cukai pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) yang direncanakan di 2023. Penerapan cukai MBDK tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko penyakit dari konsumsi minuman manis berlebihan.
Namun, dalam penerapannya pemerintah diminta mempertimbangkan aspek ekonomi akibat kebijakan tersebut. Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran, mengatakan implementasi kebijakan ini dapat mempengaruhi kinerja industri makanan minuman (mamin) dalam bentuk penurunan volume penjualan dan kenaikan harga.
"Namun kebijakan ini merupakan bentuk pengendalian terhadap penyakit akibat konsumsi gula berlebihan,” ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hasran.
Baca Juga:
- Badai PHK: Perlukah Aturan Khusus Ketenagakerjaan Industri Startup?
- Diperlukan Kolaborasi Antar Pemangkun Kepentingan untuk Bangun Ekosistem KI UMKM
Hasran menambahkan, langkah ini merupakan respons terhadap peningkatan kasus obesitas dan diabetes di Indonesia serta seiring meningkatnya kesadaran tentang hidup sehat. Cukai adalah instrumen untuk mengatur peredaran barang yang memiliki eksternalitas negatif.
Di saat yang bersamaan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri yang tumbuh positif selama pandemi, dengan kontribusi masing-masing mencapai Selama empat triwulan berturut-turut di tahun 2020, kontribusinya terhadap GDP indonesia tumbuh masing-masing sebesar 3,94%, 0,22%, 0,66%, dan 1,66% secara tahunan (y-o-y).
Namun, peningkatan ini ditopang oleh pertumbuhan pada IBS yang hanya 1% dari total unit usaha industri makanan minuman di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, 99 persen perusahaan di sektor ini didominasi oleh IKM. Saat pandemi Covid-19 merebak, banyak IKM sektor makanan minuman berhenti beroperasi.