“Beberapa kejadian soal sengketa PHK ini, serikat pekerja membela pekerja yang memang jelas salah tentu akan semakin memperumit keadaan. Tetapi jika serikat pekerja tahu karyawan tersebut memang salah dan di PHK tidak mendapat apa-apa, maka serikat pekerja dapat membujuk manajemen perusahaan setidaknya si karyawan tersebut dapat sedikit keuntungan dari PHK-nya. Jadi ini menyangkut soal strategi serikat pekerja,” jelasnya.
Apabila unsur-unsur ketahanan perusahaan telah berjalan dengan baik, hal ini akan mencegah gejolak sosial. Sehingga tujuan utama hubungan industrial yang ingin menciptakan ketenangan usaha, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja dapat terwujud.
Juanda merekomendasikan untuk serikat pekerja memiliki cara-cara lobi ketika ada anggota yang terkena sengketa PHK dengan perusahaan, serta untuk membela anggota yang benar-benar tidak bersalah dan melakukan pendekatan lain ketika anggota tersebut memang bersalah tetapi ingin mendapat keuntungan dari lobi yang dilakukan.
Merujuk Peraturan Pemerintah No.35 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutus Hubungan Kerja, pada Pasal 37 mengatakan pengusaha yang melakukan PHK memberitahukan kepada serikat pekerja terkait PHK namun bukan berarti harus mendapat persetujuan dari serikat pekerja.
“Perusahaan boleh melakukan PHK sekalipun serikatnya tidak menyetujui,” kata dia.
Berdasarkan hak dan kewajiban dari serikat pekerja, maka peran serikat pekerja dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja sangat penting karena harus melindungi dan membela anggotanya dari pelanggaran hak-haknya dan memperjuangkan kepentingannya.