Kiprah hakim perempuan tak kalah bersinar dibanding hakim laki-laki dalam menangani perkara hukum dan menghasilkan putusan yang berkontribusi penting terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Namun demikian, belum ada wadah khusus bagi hakim perempuan untuk berorganisasi.
Sampai akhirnya dideklarasikan Badan Perhimpunan Hakim Perempuan Indonesia (BPHPI) pada 12 Januari 2024 lalu. Kendati belum lama berdiri BPHPI berhasil menyelenggarakan seminar internasional dengan narasumber sejumlah ahli dari luar negeri antara lain Chief Justice Federal Circuit & Family of Australia, Hon. Justice William Alstergren dan Clinically Psychologist, Lawyer, Carly Schrever.
Ketua Umum BPHPI Nani Indrawati mengatakan organisasi yang dipimpinnya ini mendukung Mahkamah Agung (MA) dan Ikatan Hakim Indonesia (Ikahi) meningkatkan representasi dan kualitas hakim perempuan dalam badan peradilan. Fokus agenda kerja BPHPI itu untuk mewujudkan kesejahteraan hakim secara menyeluruh atau holistik untuk hakim perempuan seluruh Indonesia.
“BPHPI yakin kesejahteraan hakim bukan hanya terbatas pada besaran gaji, tunjangan kinerja, fasilitas dinas, dan jaminan kesehatan yang disediakan negara untuk hakim. Tapi juga sangat mendasar dan dibutuhkan yakni lingkungan kerja yang sehat dan akomodatif terhadap kebutuhan setiap individu hakim,” ujar Nani dalam sambutan seminar internasional bertema "Peningkatan Kualitas kepemimpinan Hakim Perempuan Menuju Badan Peradilan yang Agung", Jum'at (26/4/2024).
Baca Juga:
- Keberadaan BPHPI Menjadi Momentum Penguatan Hakim Perempuan
- Para Perempuan Pengadil yang Dituntut Adil Jadi Ibu dan Istri
- Ia yang Pertama Perempuan, Terlupakan, Menyimpan Pujian
Nani yang juga Hakim Agung bidang perdata itu menyadari untuk merealisasi harapan tersebut bukan hal mudah, sehingga BPHPI terpanggil untuk berupaya mewujudkannya. Ketika menjalankan tugas mengadili perkara, hakim jadi sasaran ancaman dan serangan fisik. Hal itu memicu tingkat stres dan kecemasan yang tinggi bagi hakim. Kesehatan mental yang terganggu tak sekedar berdampak pada individu hakim, tapi juga kualitas putusan dan integritas sistem peradilan secara menyeluruh.
Selama ini layanan jaminan kesehatan bagi hakim cenderung pada fisik. Bisa jadi hal itu karena selama ini belum paham risiko yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas hakim misalnya berdampak pada kesehatan mental. Guna menggali pengetahuan, BPHPI menyelenggarakan seminar internasional ini dengan topik yang memberikan pandangan menyeluruh untuk mewujudkan kesejahteraan hakim.