Belum lama ini, publik tanah air diramaikan dengan putusan pengadilan yang menetapkan royalti sebuah hak cipta sebagai harta bersama dalam perkawinan. Putusan ini dinilai sebagai putusan pertama di Indonesia yang memberi dasar kepada para pihak dalam membagi royalti sebagai harta bersama jika perkawinan dinyatakan usai oleh putusan pengadilan. Beberapa ketentuan berikut bertujuan untuk menjelaskan terkait hal ini.
Harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama atau harta perkawinan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan demikian; harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Kemudian Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama.
Harta bersama dapat berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Pasal ini juga mengatur bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.
