Pinjaman Online dan Permasalahan Hukumnya

Pinjaman Online dan Permasalahan Hukumnya

Perlu regulasi khusus yang mengatur mengenai pinjaman online. Pasalnya, masalah pinjol tidak sebatas pada persoalan perdata, melainkan juga pidana.
Pinjaman Online dan Permasalahan Hukumnya

“Adanya anggapan pinjaman online itu menyengsarakan masyarakat adalah hal yang keliru”. Kalimat ini diutarakan Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI), Tongam Lumban Tobing, menanggapi maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang belakangan ini marak di masyarakat. 

Tongam tentu tak asal bicara. Berdasarkan data yang dimiliki Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per 28 Oktober-30 September 2021 terdapat 772.534 pemberi pinjaman dengan jumlah peminjam (borrower) sebanyak 70.286.048 orang. Sedangkan total pinjaman yang disalurkan berjumlah Rp262,933 triliun. Dari data ini bisa diambil kesimpulan bahwa pinjol sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada dasarnya pinjaman online adalah hal yang baik untuk memberikan pendanaan kepada masyarakat yang tidak bisa dilayani oleh sektor keuangan formal. Pinjol akan terasa menyengsarakan bila masyarakat terjebak dalam pinjol ilegal. Tercatat, total pinjol ilegal yang sudah dihentikan oleh satgas waspada investasi hingga November 2021 mencapai 3.631 entitas. “Jumlah ini terbilang menurun bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Tongam.

Dikutip dari laman OJK, Fintech Lending/Peer-to-Peer Lending/pinjaman online adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman/lender dengan penerima pinjaman/borrower dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Fintech lending juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi (LPMUBTI). 

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional