Ia juga mendrong agar dunia usaha ikut memperhatikan aspek ini. Untuk itu Lukas mengajak dunia usaha mulai mengubah aktifitas penggunaan plastik. Setidaknya dengan mengurangi volume penggunaan, meningkatkan volume pengemasan sehingga kemasan yang menggunakan plastik tidak lebih banyak, dan sebagainya. “Perlu inovasi lain untuk hal ini. Indonesia adalah negara kepulauan. Berbeda dengan Jakarta (yang sudah memiliki fasilitas daur ulang sampah), bagaimana dengan daerah yang tidak ada fasilitas daur ulang sampah. Bagaimana sampah ini harus di buang?”
Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Edmon Makarim menyebutkan peran hukum dalam menghadapi persoalan ini adalah menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan mampu menjadi jalan keluar untuk mengubah perilaku masyarakat dalam menggunakan dan mengelola plastik. Ia menyadari mayoritas sampah di laut berasal dari aktivitas masyarakat di darat.
“Ada beberapa peraturan tentang sampah. Kebijakan publik dan masyarakat, peraturan nasional dan daerah telah mulai dirasakan. Sebagai salah satu kampanye, meluncurkan serangkaian kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Isu penanggulan sampah harus ditangani secara komprehensif,” tutup Edmon.