Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki perana penting dalam perekonomian, terutama ketika terjadi krisis. Peran besar UMKM dalam krisis dapat dilihat saat terjadi krisis moneter pada 1998 dan krisis akibat pandemi Covid-19 beberapa tahun lalu. Dengan peranan penting itu, pemerintah memberikan berbagai fasilitas kemudahan kepada UMKM, seperti kelonggaran pajak dan kemudahan mendirikan badan usaha.
Dengan kemudahan berusaha yang diberikan pemerintah, kini UMKM juga bisa mendirikan usaha yang berbadan hukum tanpa harus mengantongi akta notaris. Hal tersebut diatur dalam UU No.6 Tahun 2023 tentang Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU. Meskipun aturan ini sempat menjadi pro dan kontra pada awalnya, namun kini Ikatan Notaris Indonesia (INI) menegaskan pihaknya mendukung segala upaya pemerintah untuk memajukan UMKM.
“Setidaknya INI sangat mendukung semua upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian Indonesia, khusunya UMKM,” kata Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) Yualita Widyadhari dalam acara pembukaan Indonesia Notary Association International Seminar, Sabtu (22/7/2023) kemarin.
Baca Juga:
- Kongres PP INI Akan Jadi Pilot Project I-Voting
- Berharap Ikatan Notaris Indonesia Tetap Jadi Wadah Wadah Tunggal
- PP INI: Penundaan Kongres XXIV Paling Lambat Hingga Agustus 2023
Selain menyoal UMKM, Yualita menegaskan organisasi tunggal untuk notaris ini turut mendukung program pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) dan juga membantu pemerintah memastikan akses hukum yang setara bagi penyandang disabilitas.
“Pada seminar internasional kali ini, INI mengangkat tema Masa Depan Notaris Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif yang memastikan akses untuk koperasi dan UMKM. dan tentunya perekonomian digital yang aman,” ujarnya.
Yualita melanjutkan sebagai pejabat yang mengemban atau menjaga kepercayaan masyarakat dalam hubungan keperdataan, notaris memiliki peran yang sangat penting untuk turut mengedepankan dan mewujudkan perekonomian digital yang berkelanjutan, dan tentunya aman bagi semua lapisan masyarakat. Keamanan dimaksud, tidak hanya aman secara teknis, namun dalam konteks digitalisasi yakni aman dari segi kepatuhan terhadap pencegahan TPPU dan TPPT.