Perkembangan dan pemanfaatan teknologi digital merupakan sebuah keniscayaan. Itu sebabnya, di tengah gerak hukum yang kian dinamis, penguasaan teknologi menjadi kunci para advokat untuk meningkatkan diri dan beradaptasi, semata demi mewujudkan pelayanan maksimal kepada para pencari keadilan. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia (Peradi-SAI), Juniver Girsang pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional IV Peradi-SAI, Jumat (25/8)--pemahaman inilah yang harus terus disosialisasikan kepada para anggota Peradi-SAI, agar dapat mengimbangi kemajuan zaman secara berkelanjutan.
Selama tiga hari berturut-turut, yaitu 25-27 Agustus 2023, Peradi-SAI menyelenggarakan rangkaian kegiatan Rakernas 2023, bertema 'Transformasi Digital Organisasi Advokat yang Inklusif dan Berkelanjutan' di Hotel Claro, Makassar. Digelar secara rutin setiap tahunnya, rakernas diharapkan menjadi wadah untuk mengingat bahwa meski tantangan ke depan akan semakin besar, sinergi antara pengurus DPN, DPD, DPC, PBH, dan anggota Peradi-SAI dapat menjadi modal untuk terus mendapatkan ide, inisiatif, dan strategi baru.
Pemilihan Makassar sebagai tuan rumah rakernas sendiri dimaksudkan sebagai upaya ‘pemerataan’, juga merangkul para anggota Peradi-SAI yang berada di wilayah timur Indonesia. “Jika orang lain bilang kami harus bersiap atas kemungkinan minimnya peserta, hal ini tidak terbukti dalam Rakernas Peradi-SAI 2023. Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi para panitia yang telah melaksanakan Rakernas 2023 dengan baik dan benar. Hal ini terbukti sukses, mengingat 85% anggota pengurus Peradi dari seluruh Indonesia dapat hadir di sini,” kata Juniver.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Pelaksana Rakernas IV, Syahrir Cakkari menyampaikan, pada 25 Agustus 2023, Peradi-SAI telah menyelenggarakan seminar nasional bertema ‘Tindak Pidana Pemilu dan Penyebaran Berita Bohong (Hoaks) Menjelang Pemilu'. Seminar ini diikuti sejumlah unsur, di antaranya advokat dari seluruh organisasi advokat di Makassar; para pimpinan dan pengurus partai politik di Sulawesi Selatan; serta mahasiswa. “Sebanyak 85% pengurus DPN, DPC, DPD, Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Dewan Penasihat Pusat dan Daerah, hingga PBH Peradi-SAI telah menghadiri acara ini. Dengan demikian, kita sudah bisa kuorum,” ujar Syahrir.
Sebelumnya, sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi organisasi terdepan dan melek teknologi, Peradi-SAI telah meluncurkan Sistem Informasi Advokat (SIA) pada Rakernas 2022. Sebagai tindak lanjut, pengembangan SIA akan terus dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Adapun SIA terbukti mampu mengakomodasi kemudahan konektivitas dan akses layanan terhadap anggota Peradi-SAI di seluruh Indonesia. Dengan menggunakan SIA, anggota Peradi-SAI dapat memasukkan laporan probono dan laporan mengikuti pendidikan hukum berkelanjutan dalam SIA. Hal tersebut nantinya akan menjadi syarat untuk perpanjangan kartu advokat Peradi-SAI.
“Peradi-SAI secara berkesinambungan akan mengakomodasi kebutuhan dan menyampaikan kepada seluruh anggota, bahwa penguasaan teknologi informasi merupakan salah satu upaya dan tanggung jawab para advokat dalam menjalankan profesinya melayani masyarakat pencari keadilan. Peradi-SAI harus menjadi contoh organisasi advokat lainnya,” terang Juniver.
Mendorong Terwujudnya Organisasi Advokat yang Inklusif
Konferensi pers Rakernas Peradi-SAI 2023. Foto: istimewa.
Selain teknologi informasi, inklusivitas menjadi topik menarik yang diangkat dalam rakernas kali ini. Juniver mengungkapkan, inklusivitas ini dapat diimplementasikan secara internal dan eksternal. Secara internal, berarti DPN, DPD, DPC, hingga komite mampu bersinergi dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi secara efektif. Sedangkan eksternal, berarti Peradi-SAI melalui PBH, DPC, maupun DPD dapat bekerja sama dengan para stakeholder untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum; memberikan pendidikan kepada paralegal; serta memberikan tempat kepada calon advokat yang akan magang. Selain itu, anggota Peradi-SAI juga harus aktif dan berperan dalam memberikan pendapat atas isu-isu hukum yang terjadi di masyarakat, tak terkecuali Pemilu 2024.