Mengawali bulan Oktober 2023, sejumlah perusahaan multinasional tengah membuka lowongan pekerjaan bagi lulusan ilmu hukum. Di antara lowongan pekerjaan yang sudah di himpun oleh Hukumonline di bawah ini, terbuka untuk lulusan hukum baru maupun berpengalaman.
- AVP Legal Advisor di MUFG
Mitsubishi UFJ Financial Group atau MUFG merupakan perusahaan keuangan terbesar ke-7 di dunia. MUFG menjunjung tinggi nilai-nilai, membangun hubungan jangka panjang, melayani masyarakat, dan mendorong pertumbuhan bersama dan berkelanjutan untuk dunia yang lebih baik.
Saat ini MUFG mencari AVP Legal Advisor yang akan bertugas melakukan pemeriksaan hukum terhadap setiap permasalahan hukum dan memberikan pendapat hukum yang akurat. Selain itu, posisi ini juga harus mampu memastikan untuk memperbaharui undang-undang dan peraturan baru yang berlaku untuk operasional bank.
Baca Juga:
- Sanksi Bagi Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Bunuh Diri
- Lowongan Kerja Legal Officer Awal Oktober 2023
Kualifikasi yang dicari untuk posisi ini adalah pengalaman dalam mengelola tantangan hukum tingkat lanjut di bidang perbankan dan keuangan sebagai penasihat eksternal maupun penasihat internal, paham tentang regulasi yang berkaitan dengan perbankan, serta memiliki kecerdasan komersial untuk dapat menilai risiko dan keuntungan dengan kemampuan interpersonal yang unggul.
Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat mengunjungi laman ini.
- PPGR Regulatory Affairs di Gojek
Tim kebijakan publik dan hubungan pemerintah (PPGR) berfokus pada berbagai bidang seperti jasa keuangan, aktivitas korporasi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Posisi ini akan berkontribusi dan mendukung advokasi produk ODS transportasi dan logistik kepada pemangku kepentingan utama dan pembuat kebijakan dari berbagai kementerian. Posisi ini juga berperan sebagai advokasi internal yang memastikan bahwa tim transportasi dan logistik dapat memitigasi risiko peraturan dan kebijakan.
Posisi ini akan mendukung ODS transportasi dan logistik PPGR dalam menciptakan strategi kebijakan publik yang mendukung tujuan bisnis transportasi dan logistik serta mendorong hasil kebijakan dan peraturan yang menguntungkan.