Tak mudah untuk membaca UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena isinya mencakup 78 UU yang dihapus dan diubah. Sebagai solusi efektif untuk memahami UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, Firma Hukum SIP Law Firm menerbitkan buku berjudul Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
Senior Legal Advisor SIP Law Firm, Parwoto Wignjosumarto mengatakan terbitnya buku ini diawali dari kebingungan dirinya untuk membaca dan memahami UU Cipta Kerja yang metode penyusunannya dengan omnibus law. Tidak seperti UU lain, Parwoto menilai UU Cipta Kerja isinya sangat luar biasa karena mengubah 78 UU, salah satunya UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Karena itu, membaca isi UU Cipta Kerja tidaklah mudah mengingat beleid ini berisi 186 pasal yang terdiri dari 769 halaman. Berbeda dengan UU lainnya, setiap pasal dalam UU Cipta Kerja tidak langsung menjabarkan judul UU yang bersangkutan. Misalnya, untuk mencari bidang ketenagakerjaan, baru ditemukan pada Pasal 80 UU Cipta Kerja.
Tapi isi Pasal 80 UU Cipta Kerja tidak langsung menjelaskan substansi UU Ketenagakerjaan. Pasal 80 UU Cipta Kerja memaparkan ada 4 UU yang diubah, dihapus, atau pengaturan baru. UU Ketenagakerjaan baru dibahas dalam Pasal 81 UU Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, dan menyisipkan pasal baru UU Ketenagakerjaan.
Selain itu, Penjelasan dalam UU Cipta Kerja posisinya berada di bagian akhir, sehingga menyulitkan karena halaman beleid tersebut tergolong sangat banyak. “Jadi dalam buku itu langsung dijelaskan antara pasal dan penjelasannya, sehingga tidak perlu lagi membolak-balik halaman untuk mencari penjelasan pasal tersebut,” kata Parwoto dalam acara Bedah Buku Berjudul Kesatuan Naskah UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja bertajuk “Solusi Efektif Memahami UU Cipta Kerja” secara daring, Senin (4/10/2021). (Baca Juga: Sejumlah Catatan Negatif Terkait UU Cipta Kerja)
Senior Legal Advisor SIP Law Firm, Parwoto Wignjosumarto saat IG Live bertajuk “Solusi Efektif Memahami UU Cipta Kerja”
Buku tersebut juga memberikan catatan kaki yang mencantumkan bunyi pasal sebelum diubah UU Cipta Kerja. Parwoto berharap buku ini dapat membantu kalangan praktisi dan akademisi serta pemangku kepentingan lainnya untuk mudah memahami perubahan UU Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.
“Kalangan praktisi perlu memahami UU Ketenakerjaan yang telah diubah lewat UU Cipta Kerja ini secara baik, terutama untuk para penasihat hukum dan pengacara,” ujarnya.
Parwoto mengatakan SIP Law Firm berencana menerbitkan buku untuk setiap UU yang terdampak UU Cipta Kerja. Beberapa UU yang diprioritaskan untuk diterbitkan dalam bentuk buku selain UU Ketenagakerjaan yakni UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dua UU itu dipilih sebagai prioritas untuk dituangkan dalam bentuk buku karena dinilai paling sensitif ketimbang UU lain yang diubah UU Cipta Kerja.