CEO Hukumonline, Arkka Dhiratara.
Untuk itu dari background computer science, Hukumonline mencoba men-solving persoalan aturan yang istilahnya merupakan salah satu contoh dari big data problem, sehingga lahirlah produk pusat data dengan dokumentasi lengkap peraturan hukum termasuk update perubahannya dari waktu ke waktu.
Dalam perkembangan industri digital, katanya, ada banyak sekali pekerjaan hukum yang kini sudah banyak yang di di-support oleh teknologi dan Artificial Intelligence (AI). Tak cuma itu, pembelajaran berbasis digital pun menjadi sangat relevan terlebih di masa-masa pandemi. Untuk mengisi ruang kebutuhan pembelajaran yang dapat diakses secara luas, Hukumonline juga menghadirkan inovasi kursus hukum yakni melalui Online Course.
“Kami mengembangkan online course agar belajar hukum lebih mudah, tak cuma mahasiswa hukum, tapi juga untuk praktisi hukum yang sehari-hari sudah sibuk dengan rutinitasnya,” katanya
Akses keadilan juga menjadi bagian dari misi pengembangan digital Hukumonline. Dari data yang didapat Hukumonline, sebanyak 71% masyarakat Indonesia menyerah dalam menghadapi persoalan hukum. Entah itu karena tidak mengerti hukum ataupun karena biaya yang harus dikeluarkan untuk menyewa jasa hukum dirasa begitu besar.
Di pertengahan 2020, saat banyak-banyaknya UMKM yang terdampak pandemi, Hukumonline bekerjasama dengan Kemenkop UKM memberikan layanan konsultasi gratis dengan lawyer melalui anak usahanya Justika.com.
Ketika itu sangat banyak UMKM yang tersangkut masalah hukum, terlilit utang dengan vendor atau Bank, ada juga yang harus berurusan dengan masalah hukum soal biaya sewa Gedung atau masalah kontrak bisnis.
“Kita memberikan bantuan secara signifikan, konkrit dampaknya, dan ingin semua orang empowered dalam hukum,” tukasnya.